DPR RI: Jadikan BULOG Penyalur Tunggal Bantuan Sosial

BERAS BULOG

Komisi IV DPR meminta pemerintah mengembalikan fungsi Perum Bulog sebagai penyedia dan pendistri utama beras dalam program bantuan sosial yang diberikan kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM). DPR menilai, tugas yang diberikan kepada Bulog dalam penyediaan cadangan beras pemerintah (CBP) yang digunakan untuk bansos tidak seimbang.

“Komisi IV DPR meminta pemerintah melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk memberikan kewenangan yang seimbang kepada Perum Bulog dalam melaksanakan penugasan pengadaan dan penyaluran komoditas pangan,” kata Ketua Komisi IV DPR, Sudin, saat membacakan kesimpulan rapat, Kamis (25/6).

Sudin mengatakan, Bulog juga harus menjadi penyalur natura untuk aparatur sipli negara (ASN), TNI dan Polri, serta BUMN sesuai perundangan-undangan. Hal itu demi membantu bisnis Bulog dalam perberasan.

Dewan meminta agar pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk penyerapan gabah dan penyaluran komoditas pangan strategis demi melindungi petani pada saat mengalami kelebihan pasokan. “Juga memperbaiki kebijakan pengelolaan cadangan pangan nasional sesuai undang-undang,” katanya.

Perum Bulog mengusulkan anggaran dalam APBN 2021 sebesar 19,051 triliun untuk kebutuhan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) pada tahun depan. Direktur Utama Bulog, Budi Waseso, mengatakan, hal itu agar ada kepastian bagi Bulog dalam melakukan penugasan pemerintah.

Modal sebanyak Rp 19,051 triliun itu diajukan Bulog kepada pemerintah untuk penganggaran dalam APBN 2021. Sebanyak Rp 15 triliun diperlukan sebagai dana talangan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 1,5 juta ton. Sedangkan sisanya, Rp 4,051 triliun untuk penggantian selisih atas harga beli dan harga jual oleh Bulog.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*