DPR Setuju BPK Audit Beras Impor Pengadaan 2018

impor beras

Polemik beras impor pengadaan sepanjang 2018 yang mencapai 2,25 juta ton terus bergulir. Bahkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tengah menyoroti beras impor 2018 yang tersimpan cukup lama di gudang Perum Bulog.

Kalangan legislator pun angkat bicara dan menyatakan mendukung langkah BPK terkait beras yang didatangkan dari sejumlah negara tersebut.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijaya sepakat jika BPK melakukan audit di Perum Bulog. Pasalnya, sangat diperlukan untuk membongkar dan mencegah penyimpangan.

Terlebih, adanya dugaan sebanyak 2,25 juta ton beras impor menumpuk dan tersalurkan dan kemungkinan membusuk.

“Perlu sekali audit BPK, terutama yang di daerah-daerah, di provinsi dan kabupaten. Ini karena diduga banyak penyelewengan-penyelewengan dalam pengadaan beras di daerah,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Dirinya mendengar kabar ada dugaan sebanyak 2,25 juta ton beras impor menumpuk di Gudang Perum Bulog lantaran kesulitan menyalurkan beras tersebut. Beras yang jumlahnya sangat banyak dan ada kemungkinan membusuk atau menurun kualitasnya.

Baca juga : Nah Lho Mubazirkan, BPK Menyoroti Beras Impor Sepanjang 2018

Bila memang benar seperti dugaan tersebut, sambung Azam, ada indikasi kerugian negara lantaran pembelian beras impor itu menggunakan anggaran APBN.

“Lembaga negara seperti Bulog menerima anggaran dari APBN. Karena itu, Bulog harus menjalani audit, baik audit kinerja maupun keuangan,” tandasnya.

Menurut Azam, dari audit itu akan ketahuan seberapa besar kinerja Bulog. Selain itu, dari audit tersebut akan terlihat apakah ada temuan kerugian negara dari Bulog.

Terlebih, pernah terjadi pada Bulog banyaknya kepala divisi dan kepala Bulog di daerah yang berurusan dengan hukum karena kasus penyelewengan.

“Itu sebagai salah satu indikator bahwa memang ada masalah dalam pengadaan beras (impor, Red),” imbuhnya.

Sementara Anggota Komisi IV DPR RI Agustina Wilujeng berharap pemerintah mengembalikan Perum Bulog sebagai lembaga nirlaba yang berperan menjaga ketahanan pangan nasional, bukan sebagai lembaga yang berorientasi menghasilkan untung untuk menambah pendapatan negara.

”Kami sampaikan agar Bulog dikembalikan untuk menjaga stok beras semata, bukan lembaga bisnis yang harus berorientasi mendapatkan penghasilan untuk negara,” tuturnya, kemarin.

Politisi Fraksi PDIP itu mengaku ada keresahan di pasar jika beras dimonopoli oleh Bulog. Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah untuk memberikan peran yang jelas kepada Bulog.

Terkait Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Agustina berharap agar dikelola secara maksimal oleh Perum Bulog. Ini karena berkaitan langsung dengan cadangan pangan nasional.

Baca juga : Komisi IV Dukung Beras Bansos Pangan Kembali ke BULOG

“Ketika persediaan beras Bulog banyak dan tidak terjadi bencana (seperti yang diharapkan, Red), maka barang akan dikemanakan? Sementara beras memiliki masa kedaluwarsa. Pemerintah harus menggunakan beras Bulog secara maksimal untuk Program BPNT,” urainya.

Agustina mengungkapkan, ketika Bulog memiliki stok dan jaringan yang cukup di seluruh Indonesia dan kemudian terjadi bencana, maka akan terbantu dengan cadangan pangan dari Bulog. Tak hanya ketika musibah, Agustina mencontohkan salah satu yang biasa dilakukan Perum Bulog, yaitu melalui operasi pasar.

“Cadangan pangan yang dimiliki Perum Bulog bisa jadi solusi ketika pasokan beras di pasar rendah atau ketika harga beras di pasar sedang melambung tinggi,” tukasnya.

Diamini Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo. Ia pun mendesak pemerintah agar Perum Bulog dapat ditambahkan kewenangannya sebagai lembaga seperti Badan Pangan Nasional (BPN) yang dinilai akan memperkuat tingkat ketahanan pangan dalam negeri.

Untuk itu, lanjut Edhy, Komisi IV akan terus memperjuangkan agar hal tersebut sampai dilaksanakan oleh pemerintah. Ini sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 18/2012 tentang Pangan.

”Sebenarnya kalau memang pemerintah mau serius, yang paling penting adalah amanat UU Pangan harus diterapkan. Jika tidak mau menyulap Bulog menjadi operator sekaligus regulator, maka seharusnya pemerintah yang menjadi regulator tetap. Adapun caranya, bisa dengan cara Bulog sebagai operator yang maju paling depan untuk berkomunikasi dengan pihak swasta dan stakeholder lainnya,” ujar politisi Partai Gerindra itu.

Baca juga : BULOG Didorong Miliki Wewenang Sebagai Badan Pangan Nasional

Lebih lanjut Edhy mengimbau pemerintah untuk lebih meningkatkan peran kontrol terhadap komoditas primer di dalam negeri. Dengan demikian, komoditas primer tidak hanya dikuasai pihak tertentu.

“Komisi IV mendesak pemerintah untuk lebih aktif meningkatkan peran kontrolnya terhadap komoditas primer. Jangan sampai komoditas primer nasional dikuasai pihak-pihak tertentu,” tandasnya.

Terkait impor beras, Edhy mempersilakan pengusaha di Indonesia untuk melakukan impor. Namun dengan catatan impor tersebut dilakukan secara seimbang. Dengan demikian, pada saat itulah tercipta kontrol ‘check and balance’ yang seimbang.

“Pengusaha yang selama ini mau melakukan impor (beras, Red) silakan saja, selama impor yang dimaksud adalah seimbang. Sebagaimana kita ketahui, musim di Indonesia tidak selamanya mendukung (mempengaruhi panen padi dan stok beras dalam negeri, Red).

Adakalanya kita kekurangan bahan baku dan adakalanya kelebihan. Jika di dalam negeri memang tidak ada bahan baku, tentu saja dipersilakan impor.

Terlebih, tidak ada aturan di dalam negeri yang berbicara mengenai pelarangan impor. Pada saat itulah, ada kontrol ‘check and balance’ yang seimbang,” pungkas Edhy.

Di pihak lain, Kementerian Perdagangan (Kemendag) belum bersedia menanggapi polemik beras impor pengadaan 2018 yang tersimpan di gudang Bulog.

“Belum ada rilis mengenai itu (persoalan beras impor, Red),” ujar Muhammad Rosyid, Humas Kemendag kepada INDOPOS singkat, Rabu (31/7/2019).

Meski demikian, sebelumnya Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita pernah mengatakan bahwa impor beras pada 2018 sudah melalui persetujuan dalam rapat koordinasi (rakor) yang dihadiri sejumlah pejabat terkait.

Dalam rakor itu dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution itu dan dihadiri pula Mendag, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Dirut Perum Bulog Budi Waseso, dan perwakilan dari Kementerian BUMN.

Mendag mengaku hanya menjalankan perintah yang notabene datangnya dari rakor. ”Perizinan terkait impor beras tak akan keluar jika tidak ada persetujuan saat rakor,” tandasnya.

Menurut Enggartiasto, teknis impor beras akan diserahkan kepada Perum Bulog, termasuk dalam menentukan asal negara melakukan impor ke Indonesia.

Baca juga : Buwas Sebut Ada Salah Impor Jenis Beras

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*