Ekonom Pertanyakan Wewenang Impor Pangan Jika Ada BPN

Wakil Sekretaris Jenderal Perhimpunan Ekonom Pertanian Indonesia (PERHEPI) Lely Pelitasari Soebekty mempertanyakan kewenangan untuk memutuskan kebijakan impor pangan usai Badan Pangan Nasional (BPN) dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Mekanisme impor ini nanti dari siapa? Ketika ada pendelegasian penetapan ekspor dan impor diberikan ke BPN, maka nanti akan seperti apa pada bisnis prosesnya?” ungkap Lely dalam diskusi virtual INDEF, Senin (30/8).

Menurut Lely, bila merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 tentang BPN, seharusnya badan ini punya kewenangan soal kebijakan impor.

Sebab, dalam beleid itu dikatakan bahwa salah satu tugas BPN adalah mengkoordinasikan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan terkait ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan.

Baca Juga :  Ekonom Sarankan Subsidi Silang Demi Cuan Holding BUMN Pangan

Sementara kebijakan impor memiliki dampak pada persoalan ketersediaan pangan dan stabilisasinya stok serta harganya. Di sisi lain, dari segi struktural, menurut Lely, seharusnya Kepala BPN nantinya memiliki jabatan yang setingkat dengan menteri.

“Karena dulu BPN dirancang setingkat menteri, bahkan menko, tapi sekarang belum diatur, ini harus diselesaikan agar terjawab,” ucapnya.

Selain itu, menurutnya, pemerintah perlu memperjelas peran BPN dan Bulog karena belum terlalu jelas di perpres tersebut. Sementara bila dilihat dari struktur aturan, ia mengatakan Bulog saat ini justru memiliki tingkat yang lebih tinggi dari BPN.

Baca Juga :  Badan Pangan Nasional dan Kebijakan Perberasan

Pasalnya, Bulog didirikan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perum Bulog. Sedangkan BPN dibentuk berdasarkan Perpres 66/2021.

“Kalau dihadapkan perundang-undangan, lebih tinggi PP. Betul tugasnya dialihkan dari Kementerian BUMN ke BPN lalu ke Bulog, tapi ini harus dijelaskan, jangan tumpang tindih,” jelasnya.

Di sisi lain, ia turut meminta pemerintah memberi kewenangan kepada Bulog nanti bila sudah ada berada di bawah koordinasi BPN agar memiliki kewenangan tata kelola beras yang lebih besar.

Tujuannya, agar keluar masuk beras tidak hanya ditentukan oleh penugasan dari pemerintah, namun juga manajemen dan pengawasan langsung dari Bulog.

Leave a Comment