INDEF Nilai Badan Pangan Nasional Belum Tentu Jadi Solusi

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, menilai Badan Pangan Nasional (BPN) yang baru dibentuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum dapat menjadi solusi dari sejumlah permasalahan pangan Indonesia seperti nilai tambah sektor pertanian yang masih kecil hingga impor komoditas pangan masih berlangsung.

“BPN ini apabila tetap dibentuk saya rasa tidak akan efektif jika sebagian kewenangannya masih ada di kementerian teknis. Jadi kesannya nanti hanya rebutan kewenangan,” ujarnya saat webinar yang digelar INDEF, Senin (30/08).

Lebih lanjut, Esther meyakini bahwa sejatinya apabila kementerian-lembaga teknis terkait pertanian dapat lebih dimaksimalkan fungsinya, maka Indonesia dapat mencapai swasembada pangan tanpa perlu adanya BPN. Hanya saja selama ini kinerja Kementerian terkait masih belum optimal.

Baca Juga :  Badan Pangan Nasional dan Kebijakan Perberasan

“BPN bukan solusi untuk pengembangan sektor pertanian di Indonesia. Seharusnya kementerian-kementerian teknis yang sudah ada ini dioptimalkan saja fungsinya. Sehingga kalau mereka dioptimalkan, maka di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian, saya yakin akan bisa mencapai swasembada pangan,” ujar Esther.

Tak hanya itu, menururtnya badan pangan tersebut berpotensi dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan kementerian lainnya.

“BPN ini apabila tetap dibentuk saya rasa ya tidak akan efektif jika sebagian kewenangannya masih ada di kementerian teknis. Jadi kesannya nanti jadi rebutan kewenangan,” jelas Esther.

Baca Juga :  Ekonom Sarankan Subsidi Silang Demi Cuan Holding BUMN Pangan

Untuk diketahui, BPN resmi dibentuk Jokowi melalui Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional per tanggal 29 Juli 2021. Badan ini akan fokus untuk penanganan pangan.

BPN memiliki tugas dalam koordinasi, penetapan kebijakan dan ketersediaan pangan, stabilisasi harga dan pasokan pangan, pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan, pelaksana pengendalian kerawanan pangan, pembenihan hingga bimbingan teknis dan supervisi atas pangan.

Leave a Comment