Jaga Inflasi Lewat Aturan Harga Beras, Pemerintah Harus Perhatikan Petani!

petani gurem

Menteri Perdagangan optimis adanya ketetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras yang sudah berlangsung sejak 1 September 2017 mampu menjaga inflasi. Hanya saja, ekonom berpendapat tolok ukur keberhasilan HET tak hanya berasal dari situ.

Ekonom CORE Mohammad Faisal mengamini bahwa ketetapan harga beras yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017 ini bisa menekan lonjakan inflasi lantaran daya beli masyarakat tak tergerus harga beras.

Akan tetapi, dia menyatakan bahwa selain daya beli masyarakat khususnya terhadap komoditas beras, keberadaan produsen juga perlu diperhatikan. Adanya penerapan HET tentunya berdampak terhadap kondisi produsen beras.

“Ukuran sukses (penerapan HET) itu kan bukan cuma dilihat dari sisi konsumen tapi juga dari sisi produsen. Jadi misalkan di konsumen harganya turun tapi berdampak menurunnya harga beli di tingkat petani, ini justru merugikan produsen,” kata dia di Jakarta.

Menurutnya, penerapan batas atas harga beras bisa dikatakan sukses apabila konsumen dan produsen sama-sama diuntungkan. Jika HET bisa menjaga harga beras tetap rendah dan menekan inflasi, tapi di tingkat produsen merugi, itu belum bisa disebut berhasil.

“Harus imbang, karena kalau harga di konsumen murah tapi harga beli di petani terlalu rendah malah bisa menjadi disinsentif bagi petani untuk berproduksi,” jelasnya.

Adapun, harga beras yang diatur berdasarkan HET, yakni untuk beras medium dan beras premium wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi ditetapkan sebesar Rp9.450 per kilogram (kg) dan Rp12.800 per kg.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*