Jangan Sepelekan RASTRA

beras rastra bulog

Faktanya, menurut kepala BPS Suryamin, berdasarkan survey yang dilakukan selama periode sepuluh tahun antara tahun 2003 hingga 2013, jumlah rumah tangga dengan usaha pertanian terus menurun.Rata-rata diakibatkan beberapa hal dimana antara lain seperti alih profesi dan semakin sempitnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan pabrik dan perumahan. Kepala BPS juga menyatakan keperihatinannya mengenai pendapatan keluarga petani yang semakin tidak berdaya.

Rata-rata pendapatan buruh pertanian hanya Rp 1,82 juta per tahun per rumah tangga. Sangat timpang jika dibandingkan dengan buruh diluar pertanian seperti sektor perkebunan dengan pendapatan 3,27 juta per tahun per rumah tangga. Dapat kita bayangkan, jika uang sebanyak itu dibelanjakan keperluan sehari-hari pada zaman sekarang.

4. Apakah Mentan ingat bahwa masyarakat miskin banyak diperdesaan bukan di kota…?

Faktanya, menurut data yang dirilis BPS, pada bulan september 2016, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 27,76 juta jiwa. Dimana, 10,49 juta orang berada di perkotaan dan 17,28 juta jiwa berada di perdesaan.

Jadi sungguh ironi dengan fenomena sekarang, dimana banyaknya kepala desa atau daerah yang menolak jatah raskin ketika panen raya berlangsung, sementara selama ini penduduknya mendapatkan jatah rastra. Apakah petani yang selama ini miskin dan mendapat jatah rastra tiba-tiba menjadi kaya mendadak ketika panen raya… ? Apakah data BPS yang salah mendata masyarakat yang benar-benar miskin… ? atau apakah karena adanya kepentingan terselubung dari pihak yang berkepentingan untuk pencitraan.. ?

5. Apakah Mentan tahu bahwa sebelum ada rastra hampir 80% pengeluaran rumah tangga di desa hanya untuk membeli beras dan setelah ada rastra turun dibawah angka 60%… ?

Faktanya, menurut data BPS pada tahun 2007-2013, rata-rata pengeluaran masyarakat Indonesia di desa untuk membeli pangan sekitar (50,7% -58,8%) hal ini berbanding lurus dengan hasil penelitian Arlin Karolin Sihombing dari IPB tahun 2014 yang menyatakan bahwa kontribusi raskin terhadap total konsumsi beras adalah sebesar 17,2 persen. Ini artinya, memang rastra yang selama ini digelontorkan oleh pemerintah memang benar-benar efektif mengurangi sebagian pengeluaran rakyat miskin.

6. Apakah Mentan lupa bahwa 80% inflasi di perdesaan berasal dari sumbangan golongan bahan makanan…?

Menurut Prof. Bustanul Arifin Ekonom Senior INDEF, fakta teoritis dan empiris ekonomi menunjukkan bahwa pengendalian laju inflasi dari sisi penawaran sangat berhubungan dengan sistem produksi pangan yang rentan terhadap iklim. Antara lain seperti; manajemen stock dan gangguan produksi usahatani (www.kompas.com). Artinya apa, tahun ini merupakan tahun dimana kelembapan dan curah hujan tinggi. Sehingga produksi akan terganggu, maka agar inflasi tidak meluas dan masyarakat bawah daya belinya tidak semakin turun, maka diperlukan subsidi pangan langsung seperti rastra sebagai jaring pengaman.

Bagi negera berkembang Indonesia, pasar produk makanan (pangan) merupakan salah satu pasar barang yang memegang peran kunci dalam penentuan laju inflasi. Pada periode 2002-2007, rata-rata kontribusi kelompok makanan terhadap laju inflasi mencapai lebih dari 50% (Bank Indonesia, 2007). Beras memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap laju inflasi di Indonesia sebesar 24 persen dan 45 persen dari total food intake atau sekitar 80 persen dari sumber karbohidrat utama. (BPS, 2012).

Dari sejumlah fakta-fakta diatas, apakah kita tetap meragukan BPS yang merupakan lembaga resmi statistik yang diakui oleh pemerintah…? kalau kita meragukan kebenarannya,ingatkah Presiden Jokowi beberapa waktu lalu sempat menegur dan mengingatkan beberapa kementerian agar tidak mengeluarkan banyak data, cukup data dari BPS sebagai acuan. Apakah kebenaran ini yang mau kita dustakan… ?

Apakah gara-gara dengan menghemat anggaran 3,9 Triliun sehingga pemerintah mau mengabaikan fakta diatas serta sejarah yang pernah terjadi…. ? tidak cukupkah Uni Sovyet yang tercerai berai karena kekurangan pangan menjadi bukti… ? tidak ingatkah kita Tritura yang didengung-dengungkan rakyat pada tahun 1966.. ? lupakah kita dengan krisis moneter dibarengi dengan krisis pangan 1997 yang melanda negeri ini hingga melengserkan kekuasaan menjadi bukti juga… ?

Buat apa menghemat uang Rp 3,9 Triliun jika nantinya kita mengorbankan hal-hal yang lebih besar daripada itu, yang nilainya justru mungkin melebihi 3,9 Triliun.

Pepatah bijak mengatakan “penyesalan datang belakangan” dan lagi-lagi dengan tidak bosannya saya mengatakan sekaligus mengingatkan pesan Bapak Proklamator kita, seorang Pancasila sejati yang merumuskan sila ke lima keadilan sosial serta pasal 33 UUD 1945 “Jas Merah” jangan sekali-kali melupakan sejarah, pengalaman adalah guru yang terbaik.

Artikel By Julkhaidar Romadhon

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*