Jokowi Minta BULOG Lapor Potensi Penumpukan Beras Jauh Hari

gudang bulog

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh pihak yang terkait dalam tata kelola cadangan beras pemerintah (CBP) memberitahu potensi penumpukan pasokan beras dari jauh-jauh hari. Tata kelola itu diurus oleh kementerian hingga Bulog.

Informasi itu diperlukan agar pemerintah bisa membuat kebijakan yang tepat dalam mengantisipasi penumpukan cadangan beras. Sebab, bila tidak, ia khawatir penumpukan pasokan hanya membuat kualitas beras menurun dan biaya perawatan mutu membengkak.

“Terkait penumpukan stok beras yang tidak tersalurkan harus (diberitahu) jauh-jauh hari karena kita harus pikirkan dan putuskan. Di samping meningkatkan biaya perawatan (penumpukan beras) juga berpotensi menurunkan mutu beras yang ada,” ucap Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (4/12).

Untuk itu, ia meminta agar semua pihak yang terkait dalam urusan tata kelola CBP bisa saling bersinergi dan menerapkan manajemen kelola yang lebih baik.

“Saya minta manajemennya segera diselesaikan, dibereskan, dibuat pola-pola baru, sehingga tidak menjadi beban bagi Bulog,” katanya.

Lihat juga: Tak Dimusnahkan, BULOG Akan Lelang Beras yang Turun Mutu

Pernyataan kepala negara ini seakan menanggapi masalah kelebihan pasokan beras yang ada di gudang-gudang Bulog. Bahkan, perusahaan pelat merah itu berencana membuang sekitar 20 ribu ton beras akibat penurunan kualitas.

Beras itu perlu dibuang karena masa penyimpanan sudah melebihi empat bulan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Kendati begitu, menurut Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, beras itu tidak serta merta dibuang percuma. Namun, beras itu akan diolah menjadi berbagai produk, misalnya tepung beras. Selain itu, juga berpotensi untuk dihibahkan menjadi pakan ternak dan diolah menjadi ethanol.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*