Kegaduhan Impor 500 Ribu Ton Harus Melahirkan Lembaga Pangan

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga beras medium dipasar tradisional DKI Jakarta menyentuh Rp.13.300 hingga Rp.14.050 per Kamis, (11/01).

Untuk mengatasi lonjakan harga beras tersebut Wapres Jusuf Kalla menilai perlu adanya impor beras dan kamis malam (11/01) pemerintah melalui Kemendag mengumumkan akan melakukan impor beras khusus yang tidak ditanami di Indonesia sebanyak 500.000 ton beras yang akan dibeli dengan harga berapun dan tetap akan dijual dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium.

Adapun perusahaan yang akan melakukan impor beras tersebut adalah perusahaan BUMN, PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

Pertanyaan-pertanyaan yang mencuak kepermukaan adalah, bagiamana dengan statement surplus beras yang dimaksudkan oleh Mentan pada saat akhir tahun 2017 kemarin.

Dengan sangat tegas Mentan menyatakan Indonesia akan surplus beras dan stock beras akan aman serta impor tidak akan terjadi sampai dengan April 2018 mendatang.

Kemudian Amran Sulaiman bersikeras untuk tidak melakukan impor, sebab surplus pada saat  panen bulan Februari mendatang diperkirakan akan mencapai 4,9 juta ton atau surplus sebesar 3 juta ton.

Dan tentu statement tersebut sangat kontradiktif dengan kondisi dilapangan hari ini.

Maka perlu dipertanyakan apakah data yang dimiliki kementerian pertanian benar-benar faktual atau sengaja mendengungkan kepermukaan agar tetap dicap dapat bekerja dengan benar dan konsisten untuk tidak melakukan impor beras.

Pertanyaan kedua adalah mengapa kelangkaan beras dipasar tidak diprediksi oleh pemerintah jauh-jauh hari sebelumnya?

Sebab hanya dalam hitungan hari kemudian Kemendag mengumumkan akan mengimpor beras sebanyak 500.000 ton sedangkan harga beras dipasaran sebenarnya sudah merangkak naik sejak bulan November 2017 yang lalu.

Harga beras medium di pasar tradisional DKI Jakarta berkisar Rp. 10.749 per kilogram yang masih lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh kementerian Perdagangan yaitu sebesar Rp 9.450 hingga Rp 10.250.

Apakah analisis pemerintah yang lamban atau koordinasi antar kementerian yang memang tidak berjalan dengan baik sehingga menimbulkan ketergesa-gesaan dalam melakukan impor beras.

Seharusnya jika ingin melakukan impor beras, pemerintah, dalam hal ini Kemendag sudah harus mengumumkannya pada bulan Juli atau Agustus 2017 yang lalu.

Sehingga hal ini tidak menimbulkan banyak opini dikalangan masyarakat apakah impor memang satu-satunya pilihan yang sangat harus dilakukan pemerintah dalam waktu dekat untuk menekan harga beras medium.

Dan tentunya publik juga beranggapan bahwa impor beras ini atas keinginan, kepentingan dan keuntungan siapa?

Mengingat petani dalam negeri yang sudah mulai melakukan pemanenan pada akhir bulan Januari sampai dengan bulan April mendatang.

Tentu harapannya impor beras khusus ini tidak mempengaruhi harga serapan gabah atau beras petani karena dampak dari impor tersbut dan pemerintah harus melindungi petani dari anjloknya harga gabah dan beras.

Pertanyaan ketiga adalah mengapa pemerintah melakukan impor beras khusus? Apa faktor yang menjadi landasan sehingga harus beras khusus, apakah ini hanya spekulan saja agar masyarakat tidak gaduh ketika tahu sebenarnya pemerintah memang melakukan impor beras medium dari Thailand dan Vietnam.

Atau Mendag dengan sengaja mengimpor beras khusus agar tidak perlu mendapatkan izin dari Kementerian Pertanian, yang dianggap tidak merestui akan adanya impor beras?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*