jagung impor

Kemenko Perekonomian Dorong Pembentukan Cadangan Jagung Nasional (CJN)

Salah satu kebijakan pengembangan jagung di tingkat nasional yang terus didorong oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah pembentukan Cadangan Jagung Nasional (CJN) dengan Perum Bulog selaku pengelola cadangan pangan tersebut.

Sebagai tindak lanjut kegiatan monitoring dan evaluasi ketersediaan jagung di Provinsi NTB maupun ditingkat nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Marina Inn, Kabupaten Bima, Jumat (19/11).

“FGD bertujuan untuk menjadi sarana diskusi bagi berbagai stakeholder baik dari pusat maupun dari daerah guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang efektif bagi pengembangan jagung di provinsi NTB maupun di tingkat nasional,” ujar Asisten Deputi Pangan/Sekretaris Deputi Muhammad Saifulloh yang mewakili Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Musdhalifah Machmud.

Dalam merencanakan proses produksi dan mengestimasi keuntungan yang dapat diperoleh, stabilitas harga jagung merupakan kunci utama bagi petani.

“Untuk itu Pemerintah perlu untuk menjamin ketersediaan stok dalam jumlah yang cukup sebagai alat stabilisasi harga,” ungkap Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Data Pangan Perum Bulog Epi Sulandri.

Baca Juga :  Cara BPS Bantu Pemerintah Putuskan Perlu Impor Beras atau Tidak

Kolaborasi dan sinergi dari berbagai stakeholder juga diperlukan untuk menjamin ketersediaan pasokan jagung, sehingga baik petani jagung maupun peternak unggas dapat tetap menikmati keuntungan.

Dalam penugasan pengadaan jagung untuk pemenuhan kebutuhan peternak unggas yang menjadi target distribusi, Perum Bulog telah mengupayakan pelaksanaan penugasan tersebut secara maksimal.

Perum Bulog telah berkomitmen untuk penyaluran jagung sebesar 16.500 ton di Provinsi Jawa Timur, 12.000 ton di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Lampung sebesar 1.500 ton. Perum Bulog melaksanakan penyediaan jagung tersebut dengan mekanisme lelang dan kontrak dengan tujuan untuk memperoleh harga yang efisien.

Beberapa rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari pelaksanaan FGD tersebut, antara lain mendorong pembahasan kebijakan penyediaan cadangan jagung Pemerintah untuk stabilisasi pasokan dan harga jagung, penguatan kapasitas pelabuhan untuk peningkatan efisiensi biaya logistik,  penyediaan fasilitas pasca panen untuk menjaga harga dan kualitas jagung saat panen raya, evaluasi regulasi Harga Pokok Pembelian jagung, pengembangan jagung secara tumpang sari untuk mencegah kerusakan lahan pada area tanam jagung di lereng gunung secara khusus di Kabupaten Bima, mendorong pembangunan pabrik pakan ternak di Provinsi NTB untuk meningkatkan penyerapan jagung, dan optimalisasi pemanfaatan resi gudang untuk pengembangan komoditas jagung.

Baca Juga :  BPS Pakai Metode Ini untuk Data Produksi Padi

Turut hadir dalam dalam FGD tersebut yakni Asisten II Bupati Dompu, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Badan Pusat Statistik, Kepala Pusat Distribusi dan Akses Pangan Kementerian Pertanian, Vice President PT Charoen Pokhpand Indonesia, Head of Government Relation Division Seger Group, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Data Pangan Perum Bulog, Perum Bulog Wilayah Nusa Tenggara Barat, Pimpinan Perum Bulog Cabang Bima, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bima, serta perwakilan dari Dinas Pertanian Kabupaten Dompu, Dinas Peternakan Kabupaten Bima, BPS Kabupaten Bima, BPS Kabupaten Dompu dan Asosiasi Petani Jagung Kabupaten Bima. (dep2/frh/fsr)

Sumber : Kemenko Perekonomian