Komisi IV Harap Implementasi SE Mensos Terkait BPNT ke BULOG

beras kita bulog

Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono berharap agar Surat Edaran (SE) Menteri Sosial (Mensos) terkait pemberian tugas sebagai penyedia dan pendistribusi beras sejahtera (Rastra) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logisik (BULOG) tidak mentah di tingkat kabupaten dan kota.

Pasalnya, tidak sedikit kabupaten dan kota yang memiliki atau BUMDes (Badan usaha milik desa) dengan jenis usaha (produk) yang sama, yakni beras.

“Disini saya ingin menanyakan sejauh mana peran Bupati atau Walikota dan Gubernur dalam hal ini. Karena saya mendengar Bupati dan Walikota sangat masif sekali mengatur siapa yang bisa memasok beras ke e-warong (elektronik warung gotong royong), terutama kabupaten yang memiliki BUMD yang usahanya beras,” tanya Ono saat Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi IV DPR RI ke BULOG Divisi Regional Sulawesi Selatan, di Makassar, Senin (22/7/2019)

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan, berdasarkan informasi dari Direktur Pengadaan BULOG Bachtiar bahwa kordinasi teknis terkait Surat Edaran Menteri Sosial tersebut belum dilakukan.

Ia juga minta agar Surat Edaran Mensos tersebut tidak mentah di tingkat bawah, mengingat banyak kabupaten memiliki BUMDes yang bergerak pada bidang yang sama (distribusi beras), tentunya kabupaten dan kota berusaha menyuplai ke e-warong yang ada di daerahnya.

Baca juga : Industri Beras Butuh Rangsangan Pemerintah

Ia menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah dari raskin, rastra, ke BPNT  diyakini berawal dari banyaknya masalah di masyarakat terkait kualitas beras yang disalurkan BULOG.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*