kunjungan kerja dpr ke gudang bulog

Komisi VI DPR-RI Kunjungi Gudang BULOG Tuk Cirebon

Komisi VI DPR-RI melakukan kunjungan kerja sekaligus meninjau langsung ke Gudang Perum Bulog Tuk di Jl Brigjen Darsono, Bypass, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jumat siang (19/11/2021).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Aria Bima selaku Wakil Ketua anggota Komisi VI DPR RI dan jajaran direksi Kantor Cabang Bulog Cirebon.

Tinjauan langsung ke Gudang Perum Bulog tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai ketersediaan pangan di era pandemi Covid-19 khususnya untuk wilayah Cirebon dan Jawa Barat.

Ditemui di sela-sela peninjauan, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengatakan, bahwa peran Bulog sangat besar sekali kontribusinya kepada bangsa dan negara.

“Bulog memang dibentuk menjadi stok penyangga atau buffer stock nasional untuk pangan pokok. Bukan hanya beras, yang lain-lainnya pun bisa gitu, dalam tugas pokok fungsinya bisa,” katanya.

Dulu, lanjut Herman, Bulog mengurusi segala urusan pangan, khususnya sembako. Kemudian, pada era   reformasi, karena ada peran IMF kemudian, perannya dikerdilkan jadi hanya untuk beras.

“Melalui undang-undang 18 tahun 2012 kami kuatkan lagi. Karena peran Bulog sebagai stabilisator harga di tingkat konsumen dan di tingkat produsen sebagai buffer stock nasional yang menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga di seluruh Indonesia,” imbuhnya.

Baca Juga :  BULOG Cirebon Intensifkan Operasi Pasar Jelang Nataru

Menurut politisi Partai Demokrat yang akrab disapa Kang Hero ini, semestinya badan pangan nasional merupakan representasi Bulog.

“Karena dulu dalam pemikiran kami, bahwa badan pangan nasional itu sebagai regulatornya dan Bulog sebagai operatornya,” tuturnya.

Kang Hero menegaskan, keberadaan Bulog harus lebih diperkuat, salah satunya  melalui keberadaan anggaran belanja negara karena statusnya sebagai perum dan nggak bisa dia dikomersialisasi. Kemudian, harus ditopang oleh APBN untuk operasionalnya. Lalu harus ada outletnya sebagai buffer stock nasional harus ada pengeluarannya.

Nah ini yang harus dicermati dan harus menjadi dukungan politik di DPR Komisi 6 dan di komisi lainnya. DPR secara umum harus memberikan dukungan politik kepada Bulog agar statusnya kembali kepada status semula sebagai buffer stock nasional yang outletnya jelas. Sekali lagi, Bulog harus diperkuat,” tegasnya.

Hero mengungkapkan, bahwa Komisi VI saat ini masih membahas soal RUU BUMN di DPR RI, terutama perihal klasifikasi dari tiap BUMN. Misalkan Perum dan BUMN, peran Perum apa dan peran BUMN apa. Memang peran Perum itu harus sepenuhnya ditopang oleh anggaran belanja negara.

“khusus Bulog ini memang harus ada kekhususan, karena ini adalah sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menjaga komoditas strategis masyarakat, komoditas pangan pokok sehari-hari jangan sampai ada kelaparan di mana-mana,” ungkapnya.

Baca Juga :  Ribuan Guru di Banjarnegara Disiapkan Beras Bervitamin dari BULOG

“Kita harus ingat bahwa suatu saat bisa saja ada gagal panen yang begitu luas, atau bisa saja suatu saat kemarau panjang, bisa saja produktivitas panen menurun. Kalau tidak ada stok, siapa yang nanti akan menyiapkan stok di pasaran kalau bukan negara siapa. Negara representatifnya adalah Bulog,” ujarnya.

Sementara itu, Aria Bima selaku Wakil Ketua Komisi VI DPR RI kepada radarcirebon.com menjelaskan, ketersediaan beras secara nasional masih dirasa aman. “Masih aman. Itu 1,5 sampai 2 juta ton untuk seluruh gudang secara nasional itu untuk cadangan pangan kita,” jelasnya.

Cadangan pangan di sini ada beberapa jenis, yakni ada cadangan pangan dari pemerintah yang anggarannya dari Menteri Perdagangan, kemudian ada cadangan pangan komersial dan ada beras titipan dari Kemensos.

“Saat ini yang 1,1 itu. Dulu waktu beras kesra ada atau beras raskin yang jumlahnya 22 T itu 2 juta ton selalu terisi karena duitnya bisa diputar. Nah sekarang ini kita masih bisa paham karena, cash flownya Bulog itu bermain di beras komersial. Karena beras komersial itu keluarnya jelas,” pungkasnya.

Sumber : Radar Cirebon