Mana Lebih Manusiawi, BPNT atau RASTRA?

RASTRA vs bpnt

Pernyataan Direktorat Jenderal (Ditjen) Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kementerian Sosial (Kemensos) Andi Dulung yang mengatakan bahwa program BPNT lebih dapat memanusiakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dibandingkan penyaluran bantuan sosial (Bansos) Rastra perlu dikritisi.

Menurutnya, kehadiran BPNT membuat penerima bansos memiliki hak dan kebebasan memilih kebutuhan melalui bantuan yang diberikan.

“Tidak seperti sekarang, dibagikan beras ya adanya itu. Terima atau tidak mau terima ya itulah adanya. Kalau ini tidak, dia mau ambil bulan ini boleh, bulan depan juga boleh. Ini saya kira suatu konsep membuat KPM itu lebih manusiawi. Mereka merasa lebih dihargai,” tegas Andi dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Rabu (12/12/2018).

Baca : Transformasi Bansos Rastra Jadi BPNT Dianggap Lebih Manusiawi

Untuk meyakinkan apakah BPNT memang lebih memanusiakan manusia dibanding Bansos rastra, maka saya akan berikan beberapa fakta di lapangan:

Kejadian pertama berasal dari daerah Jombang Jawa Timur. Dikutip dari lensaindonesia.com masyarakat merasa kesal karena mendapatkan telur busuk.

https://www..lensaindonesia.com/2018/11/27/program-bpnt-jombang-amburadul-warga-terima-telur-busuk-siapa-bermain-mengeruk-untung.html

Sungguh ironis, para warga kurang mampu yang seharusnya mendapatkan bantuan pangan yang layak berupa 1 Kg telur, 7 Kg beras dengan total nilai Rp 110 ribu, malah disuguhi telur busuk yang dipenuhi belatung. Mengapa program sosial ini amburadul? Benarkah ada oknum yang ‘bermain’ untuk mengeruk keuntungan?

Menyikapi masalah ini, sejumlah kepala desa (Kades) di Kabupaten Jombang yang merasa ‘malu’ pun angkat bicara. Menurut para kades, mereka merasakan adanya ketidak beresan program BPNT tersebut sejak awal pelaksanaan, salah satunya terlihat dari mekanisme penunjukan e-Warung.

Sesuai dengan ketentuan dari Dinsos Kabupaten Jombang melalui pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) penunjukan E-warung berdasarkan rekomendasi kades.

Namun dalam pelaksanaannya, tak satu pun warung hasil rekomendasi kades masuk dalam daftar e-Warung yang dikeluarkan Dinas.

Erwin menilai, Dinsos tidak siap dalam melaksanakan program ini. Baik dari sisi sosialisasi, penentuan E-warung, penentuan supplier dan persiapan lainnya.

“Malah ada yang di Desa Plosogeneng, kios pupuk jadi agen penyalur BPNT, ini kan aneh,” imbuhnya.

Kejadian kedua, berasal dari Tangerang terkait masyarakat yang tidak mendapatkan BPNT.

Dikutip dari jabodetabeknews.com dikisahkan bahwa Ibu Jasmani yang hidup ditinggal suami yang merupakan warga Kampung Ribut, Desa Ranca Labuh, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang.

Dimana sejak 2008 lalu. Wanita yang saat ini memasuki usia 70 tahun, hanya tinggal ditemani anak satu-satunya bernama Mad Rapi, yang berprofesi sebagai kuli bangunan.

Ia mengatakan pernah mendapatkan beras miskin (raskin) hingga 2017 lalu. Tetapi, tahun ini, dia sudah tidak menerima bantuan apapun dari pemerintah.

“Tahun lalu, saya masih dapat raskin yang diberikan Ketua RT. Tidak tahu kenapa, sekarang saya sudah tidak terima bantuan lagi. Saya tanya Ketua RT, dia jawab kalau bantuan beras saat ini, bukan wewenang dia lagi,” ujar Jasmani.

https://jabodetabeknews..com/warga-miskin-tak-terima-bpnt/

Dari dua fakta diatas yang ingin saya katakan adalah bahwa pernyataan bahwa BPNT lebih memanusiakan daripada rastra tidaklah tepat.

Perisitiwa pertama sungguh sangat memilukan dan memalukan. Telur busuk yang diterima masyarakat jelas tidak layak dikonsumsi. Apalagi sudah banyak belatung, jelas mengeluarkan bau tidak sedap dan mengandung bakteri pathogen.

Namun yang menjadi pertanyaannya sekarang, apakah e-warung yang memberikan telur busuk mau melakukan penggantian. Bisa dibayangkan jika mereka mau mengganti, berapa biaya yang dikeluarkan.

Jangan-jangan mereka membeli sudah dalam keadaan tidak baik. Sehingga sangat kecil kemungkinan jika mereka mau melakukan penggantian, apalagi menurut Kades bukan e-warung resmi yang direkomendasikan.

Pada titik ini, saya ingin menyatakan bahwa disitulah kelemahan dari program BPNT. Penyelenggaranya adalah warung-warung kecil yang dimiliki oleh individu/pribadi sehingga tidak memiliki modal kuat.

Akibatnya jika terjadi pengembalian/retur komoditi yang rusak maka pasti akan sulit untuk dilakukan penggantian.

Coba kita bandingkan dengan program rastra. Walaupun cuma sekarung saja yang rusak, maka BULOG bersedia untuk melakukan penggantian. Warga tinggal membawanya ke kantor BULOG terdekat untuk ditukar dengan beras yang lebih baik.

Misal di kabupaten Aceh Tamiang, Camat Manyak Payed, Wan Irwansyah, Rabu (27/6) mengakui pihaknya sudah mengembalikan beras sebanyak 33 ton yang mereka nilai kualitasnya tidak bagus ke Bulog Langsa untuk diganti dengan beras yang sesuai standar seharusnya.

Pihak Bulog pun bersedia mengganti beras tersebut dengan kualitas yang lebih bagus.

Kejadian penggantian tidak hanya di Provinsi Aceh saja namun juga pada Provinsi lain dan Bulog bersedia melakukan penggantian.

Bulog merupakan lembaga pemerintah berbentuk BUMN atau korporasi dengan modal kuat serta dikelola dengan manajemen yang professional.

Sehingga pada titik inilah yang menjadi pembeda antara BPNT dan Rastra untuk melihat sisi program mana yang lebih manusiawi.

http://news.rakyatku..com/read/49944/2017/05/24/rastra-rusak-tanggung-jawab-bulog-

http://www.rmolsumsel..com/read/2018/02/20/88488/Rastra-Tak-Layak-Konsumsi-Bisa-Ditukar-

Namun dampak yang diakibatkan BPNT yang sampai sekarang luput baik itu perhatian maupun kajian adalah terkait soal kenaikan harga beras di pasaran. Sampai sekarang pemerintah belum sadar ekses negative penerapan BPNT terhadap kenaikan harga bahan pokok.

Hasil rapat terbatas yang digelar Presiden Joko Widodo bersama para menteri Kabinet Kerja dan pemangku kepentingan terkait di kantor Presiden, Jumat (21/12/2018).

Presiden Jokowi telah memberikan instruksi langsung agar Bulog melakukan operasi pasar yang lebih besar.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*