Mana Lebih Manusiawi, BPNT atau RASTRA?

RASTRA vs bpnt

Mengapa hal ini bisa terjadi? Biasanya tahun-tahun sebelumnya pemerintah menggelontorkan rastra di awal bulan serentak seluruh Indonesia, namun sekarang tidak bisa. Hal ini disebabkan hampir seluruh wilayah yang menerima rastra sudah beralih pada program BPNT.

Alih-alih mampu meredam kenaikan harga beras, justru program BPNT sendiri ikut menaikkan harga beras yang ada. Inilah yang ditakutkan penulis selama ini, jika program rastra digantikan dengan program BPNT.

Semua ini sejalan dengan pernyataan pemerintah sendiri Kementerian Sosial yang konsen dengan penanganan program rastra dan BPNT. Dirjen Fakir Miskin Kemensos Andi Dulung sendiri mengakui kelemahan pada program BPNT ini yang utama yaitu tidak dapat mengontrol harga pangan.

Kontraproduktif BPNT

Hal ini terlihat dari pernyataannya dahulu saat lokakarya “Pemanfaatan Teknologi untuk bantuan sosial” di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis (24/8/2017).

Pernyataan pertama, “kelemahan dari bantuan lewat kartu ini yakni pemerintah tidak mengontrol harga pangan yang dijual oleh e-warong”.

Pernyataan kedua “itu kelemahannya (BPNT), jadi harga beras misalnya, itu terserah dari agen. Pokoknya satu bulan penerima dapat Rp 110.000, dia bisa beli beras harga berapapun. Kalau dia mau beli yang lebih mahal juga silahkan.

Karena dengan kartu itu, warga miskin bisa membeli beras yang lebih mahal dan kualitasnya lebih bagus dari beras standar Bulog untuk rastra”.

Kecenderungannya, malah orang lebih suka beli beras yang kualitasnya lebih bagus, harganya lebih mahal tak masalah. Mau beras Rp. 8.000/kg tak masalah, Rp 10.000/kg tak masalah”.

Dari dua pernyataan diatas, sudah jelas bahwa program BPNT yang digadang-gadang tahun ini terealisasi hampir 100 persen memiliki kelemahan yang sangat patal terhadap kenaikan harga beras.

Apalagi sampai dengan Presiden meminta operasi pasar besar-besaran, ternyata Bulog sudah menggelontorkan hampir 500 ribu ton beras untuk operasi pasar.

Dan ini terbesar dalam 5 tahun dari tahun 2013 dalam rangka menurunkan harga beras. Namun nyatanya belum juga efektif, hal ini disebabkan karena jangkauan sebarannya tidak seluas seperti program rastra dan tergantung juga dengan daya beli masyarakat.

Baca juga : Bulog Kucurkan Beras 500.000 Ton di 2018, Kok Harga Naik?

Penjelasan ilmiah dari dua pernyataan diatas, dapat dijabarkan sebagai berikut. Inilah yang selalu ditakutkan para pengamat kebijakan pangan yaitu “mekanisme pasar” atau “liberalisasi pasar”.

Ditengah maraknya kasus mafia pangan yang diungkap oleh satgas pangan, seharusnya membuat pemerintah semakin yakin bahwa BPNT belum layak untuk diterapkan tahun depan.

Pernyataan KPPU yang mengatakan bahwa struktur pasar beras di tingkat petani cenderung kompetitif, sedangkan ditingkat konsumen cenderung oligopoli menjurus kartelisasi seharusnya juga dijadikan pegangan.

Membiarkan masyarakat untuk membeli pada harga tingkat pasar dan semaunya adalah sangat berbahaya. Secara teori ekonomi, uang Rp 110.000/bulan akan dilihat para pedagang sebagai peningkatan pendapatan yang identik dengan tingginya permintaan.

Permintaan yang tinggi dari masyarakat penerima rastra yang beralih ke BPNT, secara tidak langsung akan ditafsirkan sebagai daya beli yang meningkat oleh para pedagang.

Sehingga secara realita, permintaan yang tinggi sudah pasti akan mereka barengi dengan harga yang tinggi pula. Bahkan bukan tidak mungkin, akan terjadi kenaikan harga beras dari hari ke hari dan ini sudah mulai terjadi seperti sekarang.

Mengapa semua ini bisa terjadi?

Pertama, terjadi pergeseran selera penerima BPNT yang selama ini mengkonsumsi beras medium beralih ke beras premium. Harus kita ingat, bahwa beras premium lah yang menjadi biang keladi kenaikan beras medium.

Semua ini bisa saja terjadi, karena mereka menganggap uang yang mereka terima cukup memadai untuk membeli beras premium serta bisa saja dalam pikiran mereka masih ada stigma yang melekat “kalau nasinya enak, maka tidak ada lauk juga tidak apa-apa”.

Kedua; adanya mafia pangan yang sengaja bermain untuk mengatur pasokan beras sehingga harga terus naik sesuai dengan yang mereka inginkan. Ini sudah dibuktikan, dengan adanya penggerebekan yang dilakukan oleh satgas pangan.

Dengan fakta diatas adalah sangat riskan jika apa yang penulis asumsikan benar-benar terjadi, yaitu peralihan selera konsumsi dari beras medium ke beras premium.

Apalagi tidak ada pihak yang bisa memantau dan yang bisa melarang penerima BPNT, agar tetap mengkonsumsi beras medium.

Jika mereka ikut-ikutan mengkonsumsi beras premium (daya beli semu), konsekuensinya juga harus mereka terima. Dimana pada tingkat ini, konsumen tidak perduli dengan harga beras berapapun harganya. Ujung-ujungnya uang tersebut semakin tidak mencukupi dan sedikit sekali untuk ditukarkan dengan bahan kebutuhan pokok.

Konklusi

Setiap program memiliki kelemahan dan keunggulan baik itu Rastra dan BPNT. Namun program pangan yang terbaik adalah tentu yang memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat.

Dari uraian panjang diatas, ternyata pernyataan Dirjen Fakir Miskin bahwa BPNT lebih manusiawi dari Rastra tidaklah tepat.

Masih banyak kelemahan BPNT di lapangan yang sangat sulit diatasi jika dibandingkan dengan rastra. Seperti bahan pangan rusak yang diterima warga serta kemungkinan sulit untuk dikembalikan.

Namun justru rastra yang dianggap kurang manusiawi, masyarakat bisa menukarkannya dan Bulog bersedia mengganti yang lebih baik.

Hal yang lebih besar lagi, ternyata rastra mampu meredam kenaikan harga beras sepanjang tahun dan ini tidak dapat dilakukan oleh BPNT.

Stabilisasi harga bahan pangan merupakan jaminan jalannya roda aktivitas perekonomian bangsa dari segala sektor. Muaranya tentu sangat dapat dirasakan bagi segenap lapisan masyarakat.

Oleh sebab itu, pemerintah seharusnya mengevaluasi program BPNT dan lebih memilih program yang memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat.

Artikel by Julkhaidar Romadhon, Koordinator Jaringan Masyarakat Pangan Indonesia (JAMPI). Kandidat Doktor Ilmu Pertanian Universitas Sriwijaya.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*