Masalah Menahun Data Pangan Nasional

impor beras

Persoalan data pangan kerap menjadi polemik di Indonesia karena perbedaan data antara Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian (Kementan) serta Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Hal ini beberapa kali menjadi penyebab perdebatan antara impor dan tidak impor dari dua kementerian.

Berdasarkan UU No 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS memiliki tanggung jawab menyelenggarakan statistik dasar yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional dan makro.

Sementara data pangan termasuk dalam statistik sektoral yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemenda Tjahya Widayanti mengakui polemik data terus terjadi antara kementerian lembaga terkait karena masing-masing memiliki data menyesuaikan dengan kebutuhan dari tiap-tiap kementerian/lembaga.

Sebagai contoh, BPS melakukan pengumpulan data harga pangan secara mingguan, yang digunakan sebagai salah satu instrumen dalam perhitungan inflasi.

Sementara itu, Kemendag juga memerlukan data harga pangan sebagai indikator stabilitas harga dan ketersediaan secara harian.

Karena itu Kemendag juga melakukan pemantauan harga secara harian di pasar-pasar pantauan agar mendapatkan akses secara cepat terhadap kondisi riil terkini di lapangan.

“Mengingat peran penting data pangan nasional dalam perumusan kebijakan stabilisasi harga dan ketersediaan pangan, maka validitas dan kontinuitas data harus benar benar dijaga,” ujar Tjahya.

Sebagai pengguna data, kata Tjahya, Kemendag menyambut baik adanya satu data pangan nasional.

Menurutnya hal ini karena lebih efisien dan lebih efektif dalam upaya perumusan kebijakan.

“Ini akan lebih efisien dan efektif dalam upaya stabilisasi harga dan ketersediaan pangan, maupun untuk keperluan lainnya,” kata Tjahya.

Penggunaan metode satelit dan aplikasi perangkat lunak dalam pendataan produksi pangan pada 2018 diyakini dapat menyelesaikan masalah ini.

Baca juga : Impor Beras dan Validitas Data

Data ini dirilis BPS pertama kali pada Oktober 2018 lalu dan menyatakan Indonesia memilliki surplus produksi beras sebesar 2,8 juta ton.

Jauh lebih akurat

Menurut Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas, data BPS saat ini dinilai jauh lebih akurat karena menggunakan citra satelit dan terbebas dari conflict of interest (konflik kepentingan) masing-masing kementerian.

“Dari BPS sudah lebih akurat, karena citra satelit, sehingga tingkat keakuratannya tinggi dan jauh dari intervensi manusia. BPS lebih independen karena lembaga ini tugasnya hanya mengumpulkan data,” ujar Dwi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*