Mekanisme Pembelian Beras oleh BULOG Diubah, Begini Rinciannya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pada tanggal 27 November 2018 menggelar rapat bersama Direktur Utama Perum BULOG Budi Waseso (Buwas).

Dalam rapat tersebut dihasilkan keputusan terkait perubahan mekanisme pembelian beras oleh BULOG.

Rapat tersebut berlangsung dari pukul 14.30 WIB hingga 17.00 WIB bersama Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendriadi, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan, dan Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Tri Wahyudi Saleh.

Menurut Agung, perubahan mekanisme pembelian beras yang dimaksud adalah BULOG diminta untuk menyerap beras milik petani berapa pun harganya.

Kemudian, selisih dari harga beli dan jual akan dibayarkan pemerintah.

Sebelumnya, pembelian beras dilakukan dengan dana yang ditetapkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Pengelolaan cadangan beras pemerintah jadi ditentukan akan diberlakukan dalam sistem selisih.

Jadi yang dibayarkan pemerintah adalah kalau BULOG beli Rp 8.500 per kg misalnya, dan dia jual Rp 8.100 nah selisih dibayar pemerintah,” kata dia di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan langkah itu dilakukan agar penyerapan beras oleh BULOG bisa lebih banyak. Dengan begitu, pemerintah tidak akan kekurangan stok.

“Cara seperti itu agar BULOG menyimpan lebih banyak. Kan kalau dikasi uang 100 hanya bisa beli 20. Nanti kalau sekarang dengan uang 100 bisa beli 100 itu dengan sistem penggantian (oleh pemerintah),” sambung dia.

Selain itu, ia juga berharap langkah itu dilakukan untuk memberikan perbaikan sirkulasi gudang BULOG agar beras bisa terjual.

“Penyerapan bisa lebih banyak dan BULOG operasionalnya bisa beli-jual-beli-jual. Jadi cadangan beras pemerintah bisa dilepas,” ungkap dia.

Baca juga : Skema Pengadaan Beras Baru Akan Untungkan Petani dan BULOG

Sementara itu, rencananya aturan tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2019 dengan Peraturan Menteri Pertanian, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Peraturan Menteri Keuangan.

“Tahun 2019 Insya Allah mulai. Kalau Permentan sudah selesai, Permenko sudah tinggal tunggu Peremenkeu minggu depan selesai,” tutup dia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut Perum BULOG siap menanggung risiko yang didapat pada skema penyerapan cadangan beras pemerintah (CBP) yang baru.

Risiko tersebut, kata Darmin, mengenai adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lantaran harga penyerapan yang tidak lagi mengacu pada harga pembelian pemerintah (HPP).

“Saya bilang lu jangan tiba-tiba takut berlindung sama kita karena dikejar BPK. karena memang kuncinya itu di situ nanti ditanya, kok you beli segitu, jangan nanti tiba-tiba bilang oh itu kita sudah bilang sama kantor menko wah susah kita. pokoknya pilih, kalau anda berani hadapi itu, ya tidak apa-apa tidak pakai (HPP),” kata Darmin di Hotel Bidakara.

Pemerintah telah memutuskan skema baru penyerapan CBP pada rakortas pangan kemarin yang dipimpin oleh Darmin dengan peserta Dirut Perum BULOG Budi Waseso, dan beberapa pejabat dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kepolisian.

Dalam skema baru ini, Perum BULOG nantinya akan menyerap beras petani dengan harga yang lebih fleksibel.

Artinya, harga tinggi maupun murah tetap diserap dengan anggaran yang sudah disediakan dalam APBN.

Dalam skema yang lama, anggaran CBP dari APBN disediakan untuk BULOG dalam menyerap beras dengan acuan HPP.

Pada skema yang baru ini, HPP tidak lagi berlaku atau dihilangkan. Sehingga, jika ada temuan BPK karena harga penyerapan terlalu tinggi maka Perum BULOG harus bisa menjelaskan.

“Memang BULOG itu minta kemarin HPP itu nggak usah deh diatur-atur, kita sepakat meniadakan harga patokan pembelian kita sepakat itu. Karena BULOG bilang saya berani,” jelas dia.

Sumber: Detik.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*