Melepas Beras Kepada Pasar

pangan beras raskin bulog

HULU DAN HILIR

Sejak lama sudah bangsa dan negara ini mempunyai ketergantungan terhadap beras sebagai pangan, tidak hanya golongan masyarakat tertentu, tetapi semua lapisan masyarakat tersentuh dengan dampak atas keberadaan beras.

Sedikit saja info tentang negatif mengenai beras akan menjadi isu nasional, entah factor ketersediaan dan/atau factor instabilitas harga akan membuat sebagian pihak bertanya-tanya dan karena banyaknya pihak yang berkepentingan terhadap beras maka isu tentang beras akan segera merebak.

Hal ini merupakan salah satu indikasi adanya suatu permasalahan yang belum juga terselesaikan dengan baik, terutama bagi Pemerintah sebagai pihak yang berkepentingan juga terhadap beras sebagai pengelola negara.

Beberapa tahun terakhir permasalahan beras menjadi polemic yang tidak berkesudahan. Sebab itulah tulisan ini dibuat sebagai bentuk keprihatinan terhadap carut marut pengelolaan beras khususnya oleh Pemerintah.

Walaupun mungkin tidak akan tuntas merumuskan permasalahan dan mencari solusi untuk pengelolaan beras oleh Pemerintah, setidaknya diharapkan dengan adanya tulisan ini Pemerintah menjadi lebih komprehensif mengelola perberasan nasional.

Beras adalah komoditi pangan yang sangat bergantung pada alam dan manusia, meskipun dapat diperbarui melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian.

Membahas perberasan tidaklah dapat dilihat dari satu sudut pandang tertentu saja, harus dipikirkan secara komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir.

Di sisi hulu, pasokan beras dari produsen (petani dan penggilingan) menentukan banyaknya persediaan. Di sisi hilir, banyaknya masyarakat yang membutuhkan beras menentukan besarnya permintaan.

Baca juga : Tuntutan Kreativitas BULOG Jaga Harga Beras

PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS

Bahasan tentang produksi tidak bisa dilepaskan dari permasalahan terkait produktivitas yaitu seberapa besar hasil produksi yang dapat diperoleh dari suatu luasan dan periode waktu tertentu.

Produksi dan produktivitas padi berada di sisi hulu menentukan jumlah pasokan yang dapat disediakan untuk kebutuhan pangan masyarakat. Tentunya produksi dari dalam negeri yang diutamakan sebagai sumber pasokan, walaupun belum tentu dapat dipenuhi sepenuhnya dari dalam negeri.

Sebagaimana diketahui bahwa ketahanan pangan adalah hal strategis dalam konteks kenegaraan, terutama bagi Pemerintah selaku pemangku jabatan yang mengelola negara. Dalam hal ini Pemerintah berkepentingan terhadap ketersedian pangan khususnya beras sebagai pangan pokok.

Dengan kata lain kebutuhan pangan pokok masyarakat yakni beras harus dapat dipenuhi oleh Pemerintah. Berapa jumlah yang harus disediakan tentu juga harus melihat seberapa besar kebutuhan masyarakat terhadap beras.

Menyandingkan angka produksi nasional beras dengan kebutuhan masyarakat akan didapati apakah swasembada pangan terwujud atau tidak.

Definisi swasembada pangan sendiri adalah pemahaman yang harusnya diluruskan, swasembada pangan tidak harus diartikan mampu memenuhi kebutuhan pangan tanpa mendatangkan dari luar negeri.

Yang perlu ditekankan adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, walaupun mungkin harus mendatangkan dari luar negeri akibat kondisi tertentu. Jika Pemerintah berasumsi bahwa swasembada pangan sama dengan tidak impor, maka terdapat sedikitnya dua kemungkinan yang akan terjadi.

Pertama, pada saat produksi dalam negeri tidak mencukupi maka Pemerintah tetap harus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kedua, pada saat kebutuhan masyarakat melebihi kemampuan produksi dalam negeri makan Pemerintah pun tetap harus berupaya memenuhi pasokan pangan.

Sebaliknya, jika pasokan lebih besar daripada jumlah yang dibutuhkan maka Pemerintah juga tidak akan terlepas dari permasalahan lain, terutama terkait dengan pengendalian harga.

Tarik menarik antara pasokan dan kebutuhan, hal ini adalah dua hal berbeda yang harus dikonsepkan secara utuh.

Pada kejadian pertama mengindikasikan permasalahan di sisi hulu, sedangkan kejadian kedua mengindikasikan permasalahan di sisi hilir.

Dari sini perlu diluruskan seberapa besar proporsi sumber pasokan untuk mendefinisikan swasembada pangan.

FAO menyatakan bahwa suatu negara dinyatakan swasembada pangan jika dapat memenuhi 90% kebutuhannya yang dipasok dari dalam negeri.

Maka dari itu, Pemerintah tidak perlu ngotot dengan asumsi bahwa swasembada pangan sama dengan tidak impor.

Toh juga pada akhirnya di awal tahun 2018 ini Pemerintah akhirnya memutuskan melakukan impor beras sebanyak 1,78 juta ton.

Lalu bagaimana dengan kondisi pasokan beras dalam negeri yang selama ini dikelola oleh Pemerintah, sudahkah tercapai swasembada yang sebenarnya?

FAO pernah memberikan apresiasi swasembada kepada Indonesia ketika Presiden Soeharto menyampaikan pidatonya di pertemuan FAO waktu itu, meskipun pada sat itu Indonesia masih impor beras sebanyak 414 ribu ton.

Banyak ulasan mengenai hal ini di berbagai media yang menyatakan bahwa Indonesia belum mampu swasembada beras yang disebabkan oleh berbagai hal terkait produksi dan produktivitas.

Pun jika ada yang mengulas keberhasilan swasembada namun  bukan swasembada yang riil karena hanya bersifat sementara.

Hal ini dikarenakan, produktivitasnya menurun. Produktivitas padi tahun 2015 sebesar 5,34 ton per hektar, tahun 2016 turun menjadi 5,24 ton per hektar, dan tahun 2017 hanya mencapai 5,16 ton per hektar.

Salah satu penyebanya adalah adanya kerusakan tanah yang terjadi pada area yang luas dan penggunaan pestisida yang tidak bijak.

Hal lain yang cukup krusial terhadap pasokan beras dalam negeri adalah luas lahan baku sawah yang semakin menurun.

Berdasarkan data yang dikeluarkan BPS dan BIG dan LAPAN, terjadi penurunan luas lahan baku sawah dari di tahun 2013 dari 7,75 juta hektar menjadi 7,1 juta hektar. Penurunan ini disebabkan maraknya alih fungsi lahan sawah menjadi rumah, jalan, maupun pabrik.

Ini mengindikasikan bahwa proteksi terhadap lahan sawah oleh Pemerintah sangat lemah.

Jika kemudian Pemerintah melalui Kementrian Pertanian gencar meningkatkan produksi untuk mengimbangi berkurangnya lahan sawah dengan mengganti bibit padi unggul dan melakukan tanam 2 kali setahun bahkan 3 kali setahun, juga belum dapat menjamin produksi padi nasional dapat memenuhi kebutuhan beras masyarakat.

Ketika dipaksakan dengan menggunakan pupuk kimia yang intensif justru kemudian pada akhirnya menyebabkan penurunan produktivitas karena tindakan ini hanya memperhatikan sifat fisika dan kimia, sementara aspek biologi tidak terpikirkan.

Langkah lain yang dilakukan Pemerintah adalah mendorong mekanisasi pertanian mulai dari tanam menggunakan mesin planter sampai dengan tahap panen  menggunakan mesin harvester untuk mengurangi kehilangan volume panen akibat menggunakan cara-cara tradisional.

Namun hal ini juga tidak memberikan hasil maksimal karena penerapannya yang masih secara sporadis. Hanya daerah tertentu saja yang dilakukan mekanisasi dan tersebar dalam kluster kluster kecil yang kemudian menjadi mangkrak karena para petani dan lahan swahnya yang belum disiapkan untuk menerima mekanisasi.

PRODUKSI BERAS DAN PASARNYA

Mungkin ada masyarakat yang sekedar tahu bahwa nasi yang mereka makan adalah beras tanpa mengetahui asal muasal darimana beras dihasilkan.

Nasi yang dimakan didapatkan setelah memasak beras, beras didapat dari hasil proses mengolah gabah menggunakan teknik tertentu, gabah diperoleh dari padi yang ditanam petani.

Wujud nasi yang siap dimakan ternyata bermacam jenisnya tergantung dari teknik pengolahan yang dilakukan yang semuanya berbahan baku sama yaitu gabah, meskipun gabah itu sendiri bermacam pula jenisnya tergantung varietas padi yang ditanam.

Permasalahan muncul ketika masyrakat bahkan Pemerintah mengelompokkan jenis beras, gabah, dan padi menggunakan kriteria yang berbeda. Ketika masih berwujud padi pengelompokan menggunakan kriteria varietas, seperti varietas padi IR64, ciherang, mekongga dan sebagainya.

Ketika berwujud gabah, tidak lagi menggunakan kriteria varietas tetapi sebagian besar penggilingan beras hanya menggunakan kriteria baik buruknya gabah berdasarkan tingkat kadar air dan perkiraan rendemen yang diperoleh.

Kadar air gabah ditentukan oleh teknik pengeringan yang dilakukan sehingga gabah tersebut siap digiling, dengan kata lain gabah yang dipanen langsung dari sawah tidak serta merta dapat digiling menjadi beras tetapi harus melalui proses pengeringan.

Rendemen adalah proporsi antara beras yang dihasilkan dari jumlah gabah yang digiling, biasanya dihitung menggunakan prosentase.

Pada saat berwujud beras, pengelompokan jenis beras menggunakan kriteria komposisi fisik utuh tidaknya butir beras yang dihasilkan dari proses pengolahan berupa perbandingan volume butir utuh, butir patah dan butir menir.

Semakin kecil jumlah butir patah yang dihasilkan dikategorikan sebagai beras yang lebih baik kualitasnya, biasa disebut dengan beras broken 5%, broken 10%, broken 15%, broken 20%, dan sebagainya.

Kriteria broken 20% adalah kriteria pengelompokan beras yang digunakan oleh Pemerintah dalam menetapkan HPP.

Baca juga : Bos Bulog Buwas: Insyaallah Tak Ada Impor di 2019

Kriteria tambahan yang digunakan adalah derajat sosoh dan tingkat kadar air beras. Derajat sosoh adalah proporsi terkelupasnya kulit ari gabah dari butir beras, dinyatakan dalam prosentase.

Derajat sosoh 95% menandakan bahwa sebanyak 95% kulit ari terkupas dari butir beras dan 5% masih melekat pada butir gabah tersebut.

Namun masyarakat pada umumnya mengabaikan kriteria ini karena cukup sulit untuk menentukan derajat sosoh, kemudian kebanyakan masyarakat menggunakan metode secara visual saja karena lebih mudah.

Semakin terlihat putih dan bersih maka masyarakat mengartikan bahwa beras tersebut sudah diproses dengan baik, meskipun tidak semua varietas padi menghasilkan beras yang putih dan bersih secara visual, misalnya varietas cidenok.

Gabah dari padi varietas cidenok akan menghasilkan beras yang secara visual cenderung kusam (doff) walaupun sudah digiling sedemikian rupa hingga terkelupas 100% kulit arinya.

Tingkat kadar air beras juga digunakan untuk mengelompokkan jenis beras, walaupun lebih cenderung digunakan oleh Pemerintah.

Dalam menetapkan HPP, Pemerintah menetapkan standar kualitas tertentu salah satunya kadar air dengan ketentuan kadar air maksimal 14%.

Ditetapkan demikian karena pada tingkat tersebut beras yang dibeli oleh Pemerintah cukup aman dari kemungkinan turun mutu untuk disimpan dalam jangka waktu tertentu.

Secara umum beras pada tingkat kadar air 14% cukup aman disimpan dalam jangka waktu 3 sampai dengan 6 bulan. Namun yang terjadi di lapangan, masyarakat cenderung  mengabaikan tingkat kadar air tersebut karena yang berlaku di masyarakat adalah beras diproduksi untuk dikonsumsi.

Kebanyakan penggilingan memproses beras dengan tingkat kadar air 14% – 16% karena beras yang dihasilkan memang tidak untuk disimpan dalam jangka waktu berbulan bulan, melainkan segera dilempar ke pasar agar segera dibeli dan dikonsumsi oleh masyarakat.

Selain itu, dengan memproduksi beras berkadar air lebih dari 14% akan memberikan tambahan keuntungan karena secara fisik volume beras yang dihasilkan bertambah.

Misalkan, jika mengolah gabah kadar air 15% sebanyak 10 ton maka akan diperoleh tambahan volume beras yang dihasilkan sebanyak ± 1% setara ± 100 kilogram.

Perbedaan orientasi terhadap beras antara Pemerintah dan masyarakat terhadap kriteria kadar air menyebabkan distorsi pada kebijakan perberasan.

Pemerintah mengharapkan pasokan beras dari dalam negeri untuk disimpan namun beras yang tersedia di pasar dalam negeri sebagian besar adalah beras yang tidak untuk disimpan tetapi untuk dikonsumsi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*