Melepas Jerat Kemiskinan Petani

petani indonesia

Badan Pusat Statistik mencatat selama Juli 2017, Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 100.65 atau naik 0.38 persen dibandingkan NTP Juni sebesar 100.53.

Kenaikan NTP dikarenakan indeks harga yang diterima petani naik sebesar 0,26 persen lebih besar dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,14 persen.

BPS juga mencatat kenaikan kemiskinan terjadi di perkotaan, meski secara jumlah di perdesaan lebih tinggi. Selama periode September 2016-Maret 2017, jumlah penduduk miskin di perkotaan naik sebanyak 188,19 ribu orang (dari 10,49 juta orang pada september 2016 menjadi 10,67 juta orang pada maret 2017).

Sementara, didaerah perdesaan turun sebanyak 181,29 ribu orang (dari 17,28 juta orang pada September 2016 menjadi 17,10 juta orang pada Maret 2017).

Pertanyaannya :

Apa yang dapat kita maknai dari angka-angka tersebut..?
Mengapa petani di negeri kita tetap miskin.. ?
Apa sumbangsih bantuan pemerintah yang hampir 50 triliun tiap tahunnya ?
Apa solusi agar petani kita tetap sejahtera ?

petani gurem

Fenomena Dibalik Angka

Nilai NTP menunjukkan perbandingan antara pendapatan dengan pengeluaran petani. Jika dibawah 100 berarti petani rugi, jika diatas 100 berarti petani untung. Menyiratkan petani kita belum sejahtera. Pendapatan petani menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani.

Sedangkan pengeluaran petani menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian.

Nilai 100.65 menunjukkan bahwa terjadi kenaikan pendapatan petani yang sangat sedikit yaitu 0.65 persen dengan biaya hidup yang dikeluarkannya. Namun miris buat petani tanaman pangan, justru NTP nya pada bulan Juli 2017 dibawah 100 yaitu 97,46.

Artinya, apa yang dikerjakan petani Indonesia selama ini hampir impas dengan biaya yang dikeluarkannya untuk memproduksinya. Dengan kata lain, pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.

Lalu apalagi yang mau ditabung ? berbulan-bulan petani menanam padi, ternyata begitu di panen hasil jualnya hanya cukup untuk menutupi modal yang sudah dikeluarkannya selama ini.

Bagaimana buat biaya anak yang mau sekolah ? buat berobat dan lain sebagainya ? Buah simalakama bagi petani ?

Itulah mengapa petani kita terjerat dengan sistem yang namanya ijon, lintah darat dan lain sebagainya. Mereka sampai rela menjadi buruh ditanah mereka sendiri. Mereka rela menggadaikan sawahnya bahkan menjualnya. Bahkan yang paling parahnya, mereka rela menjadi buruh-buruh atau kuli-kuli di kota-kota.

Urbanisasi inilah yang ditunjukkan dengan data bahwa terjadi penurunan kemiskinan di perdesaan namun terjadi peningkatan kemiskinan di perkotaan. Terjadi pergeseran makna saja, bukan berarti petani kita diperdesaan mulai sejahtera.

Lalu pertanyaan selanjutnya ? kemana bantuan pemerintah yang digelontorkan sebanyak 50 Triliun setiap tahunnya yang membuat Menko Perekonomian geleng-geleng kepala tidak habis pikir. Hal ini dikarenakan hasil yang didapat tidak sesuai dengan yang dikeluarkan. Keadaan yang sama, juga dikritik oleh ekonom-ekonom senior dari INDEF (Institute for Development of Economics and Finance).

Direktur INDEF Enny Sri Hartati menjelaskan anggaran kedaulatan pangan melonjak 53,2 persen dari Rp 63,7 triliun pada tahun 2014 mencapai Rp 103,1 triliun pada APBN 2017. Namun, tingginya alokasi anggaran tersebut ternyata belum optimal dalam mewujudkan kedaulatan pangan.

Menurut Kementerian Pertanian (Kementan), dana sebesar itu digelontorkan buat operasionalisasi pencapaian target di lapangan.

Seperti penyediaan dana, pengerahan tenaga, perbaikan jaringan irigasi yang rusak, bantuan pupuk, ketersediaan benih unggul yang tepat (jenis/varietas, jumlah, tempat, waktu, mutu, harga), bantuan traktor dan alsintan lainnya yang mendukung persiapan, panen dan pasca panen termasuk kepastian pemasarannya.

Untuk mengatasi kekeringan, sudah dilakukan pengadaan pompanisasi di daerah-daerah kekeringan. Disisi lain, untuk mengatasi kualitas padi yang buruk karena hujan terus sudah ada bantuan dryer untuk mengeringkannya.

Namun faktanya, kita tetap saja selalu kesulitan ketika iklim tidak bersahabat. Seharusnya, bantuan-bantuan tersebut sudah dapat mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh iklim. Ketika cuaca bersahabat, tidak banjir dan kekeringan yang parah, maka hasil pertanian akan baik dan produksi meningkat.

Namun jika terjadi el nino (kekeringan) maupun la nina (lembab, basah) yang parah maka dampaknya bisa langsung dirasakan dengan terjadinya penurunan produksi. Lalu apa yang salah..?? faktor internalkah atau faktor eksternal ?

Dari sisi internal sudah clear. Kementan sudah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta tata kelola pangan. Hadirnya KPK di lingkungan Kementan merupakan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang bisa saja dilakukan pejabat Kementan.

Kerjasama juga dimaksudkan untuk mengawal setiap lelang pengadaan barang. Sehingga, sangat kecil peluang pejabat yang bermain-main dalam pengadaan fiktif.

Lalu, bagaimana dengan faktor eksternal. Apakah bantuannya tidak sesuai peruntukkannya atau bantuannya tidak tepat sasaran. Kedua-duanya bisa saja terjadi di lapangan. Masalah spesifikasi lokasi teknologi patut juga diperhitungkan.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*