Meluruskan Kebijakan Pangan

petani padi sawah

Pidato ini disampaikan di gedung DPR, Rabu 16 Agustus 2017 (m.viva.co.id). Kebijakan ini sepertinya sangat bertentangan dengan janji Presiden sendiri yang ingin mencapai swasembada pangan dalam waktu tiga tahun.

Logikanya, jika Presiden ingin swasembada pangan tercapai maka stock BULOG harus diperkuat. Hal ini disebabkan karena stock BULOG lah sebenarnya yang menjadi barometer  keputusan impor dan tidak impor. Pertanyaannya, ketika stock beras di gudang BULOG penuh maka diperlukan perputaran stock, agar beras tetap fresh.

Jika tidak ada perputaran yang dalam hal ini pasarnya, maka sudah dipastikan dibutuhkan biaya perawatan yang besar. Yang lebih ditakutkan lagi adalah terjadinya beras rusak karena turun mutu. Kalau sudah begini, ujung-ujungnya Negara juga yang repot karena kerugian BULOG juga akan ditanggung oleh pemerintah.

Masalah utama yang menjadi sorotan dari wacana penghapusan rastra manjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), adalah pihak penyedia. Tahun depan, menurut pemerintah pihak manapun bisa sebagai penyedia tidak hanya BULOG.

Sehingga pengadaan beras BULOG tidak ada jaminan outlet untuk penyalurannya. Inilah yang sangat ditakutkan oleh banyak pihak. Mereka mengkhawatirkan bahwa pemerintah akan sulit untuk melakukan intervensi ketika terjadi kegagalan pasar, karena sudah pasti BULOG akan mengurangi jumlah serapannya.

Pasar pangan tanah air sangat berbahaya jika dibebaskan dalam pasar bebas.  Sudah bisa dipastikan dalam pembentukan harga akan ditentukan oleh kekuatan masing-masing penjual dan pembeli.  Sungguh ironis dengan fenomena sekarang, dimana satgas pangan sedang intensif melakukan perburuan para mafia pangan.

Ketakutan ini juga datang dari Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bayu Krisnamurthi yang menilai bahwa rencana penghapusan raskin sebagai tindakan gegabah yang berisiko tinggi terhadap peningkatan jumlah masyarakat miskin dan mengancam ketahanan pangan masyarakat berpendapatan rendah.

Berikut kutipan  pernyataan Bayu Krishnamurtiyang baru kembali dari lawatannya dari Prancis dan Belgia. “Di Eropa, saat ini sedang bergejolak soal ketahanan pangan. Di Eropa Barat, 16 juta orang kelaparan. Di Amerika juga sedang dikaji tentang efektivitas stamp food atau kupon makanan semacam e-money. Pemerintah Prancis dan kawasan Eropa serta Amerika, sedang mempelajari mekanisme program raskin untuk diterapkan di negaranya masing-masing. ” ujar dalam diskusi bertema “Stop Liberalisasi Beras” yang digelar Perhepi di Jakarta, Senin (15/12/2014) (https://ekbis.sindonews.com/read/937656/34/rencana-penghapusan-raskin-dinilai-gegabah-1418644607 ).

Senada dengan Bayu Khrisnamurti, pakar ekonomi pangan Bustanul Arifin menilai penghapusan beras masyarakat miskin (raskin) sebagai upaya liberalisasi kebutuhan bahan pokok.

“Konversi raskin dalam bentuk e-money, akan membuat komoditi beras sepenuhnya masuk ke pasar bebas dan tidak bisa dikontrol oleh pemerintah. Ini sama saja dengan meliberalisasi beras,Jika raskin dihapus, bukan hanya ancaman inflasi yang akan melanda Indonesia, tetapi juga kehancuran bagi para petani lokal.”

Rencana konversi raskin ke e-money yang terkesan meniru program kupon makanan di AS, dinilai sulit dilaksanakan di Indonesia dan hanya akan melahirkan sejumlah persoalan baru selain keuntungan sepihak bagi industri perbankan. https://ekbis.sindonews.com/read/937701/34/penghapusan-raskin-upaya-liberaliasi-beras-1418651683)

MODIFIKASI BPNT

Oleh karena itu, agar pihak-pihak diluar sana tidak menuduh pemerintah meliberalisasi pasar maka BPNT harus ada sedikit modifikasi dalam program Bantuan Pangan Non Tunai.

Modifikasi ini diperlukan agar terjadi pelurusan dari berbagai kebijakan pangan sebelumnya yang dinilai kontraproduktif. Seperti kebijakan swasembada pangan, stabilisasi harga tingkat petani, stabilisasi harga ditingkat konsumen hingga program kebijakan pengentasan kemiskinan.

Modifikasi yang dimaksud adalah dengan tetap menugaskan Perum BULOG sebagai satu-satunya penyedia komoditas BPNT. Selain pemerintah mampu mengontrol harga, keberpihakan ini juga akan menselaraskan kebijakan-kebijakan pangan lainnya yang dinilai agak sedikit bertentangan sama lain.

Arti kehadiran pemerintah yang dalam hal ini BULOG tentu akan sangat dirasakan oleh masyarakat ditengah situasi pangan yang marak dengan praktik kecurangan.

Pembentukan satgas pangan merupakan salah satu bukti kuat, bahwa sebenarnya pemerintah sudah mencium ada ketidakberesan dalam rantai tataniaga pangan.

Namun, publik menilai rasanya kurang cantik jika hukuman yang dikedepankan, apalagi ditengah situasi ekonomi yang melambat seperti sekarang ini. Ketegasan satgas pangan akan membuat ketakutan para pengusaha pangan, baik dalam beroperasi maupun berinvestasi.

Oleh sebab itu, tidak ada acara lain yang lebih elegan selain memperkuat BULOG sebagai institusi pangan Negara. Dimana salah satu cara penguatan tersebut adalah dengan menjamin outlet penyaluran komoditi BULOG lewat program BPNT.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*