beras pasaran

Memaksakan Undang-Undang Pangan Kepada Pasar

AZAS PENYELENGAARAAN PANGAN

Berbicara kepentingan negara terhadap komoditi pangan, khususnya beras, tentu tidak bisa terlepas dari sisi strategis beras sebagai kebutuhan pangan pokok.

Beras telah betul-betul menjadi komoditi strategis sejak hampir seluruh lapisan masyarakat tidak bisa berpaling pada pangan lainnya.

Guncangan terhadap komoditi beras yang terjadi di pasar akan segera menimbulkan gejolak bagi masyarakat di segala lini rantai pasoknya.

Dengan demikian Pemerintah sebagai pengelola negara berkepentingan terhadap pangan, khususnya beras, terutama dalam hal ketahanan pangan sebagaimana amanah UU Pangan 2012.

Dalam UU Pangan 2012 pada Bab Ketentuan Umum, ditetapkan bahwa setidaknya ada 4 azas dalam penyelenggaraan pangan yaitu kedaulatan, kemandirian, ketahanan, dan keamanan pangan.

Dari keempat asas itu, ketahanan pangan merupakan azas yang menggambarkan sisi strategis pangan.

Perhatikan definisi ketahanan pangan sebagai berikut,

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.untuk mengendalikan pasokan dan permintaan serta menjaga harga”.

Pada definisi tersebut terdapat empat kata kunci yakni cukup, terjangkau, mengendalikan dan menjaga.

Cukup berarti pangan harus tersedia untuk semua orang dari aspek jumlah, mutu, aman, beragam, bergizi, dan merata di setiap daerah tersedia pangan, serta tidak bertentangan dengan norma masyarakat.

Terjangkau berarti setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatan pangan, khususnya bagi orang yang tergolong tidak mampu.

Mengendalikan berarti bahwa keberadaan pangan khususnya pangan pokok harus dikelola dengan baik dan cermat sehingga salah satu sisi baik permintaan maupun pasokan tidak terlalu kuat terhadap lainnya.

Menjaga berarti stabilisasi harga dilakukan untuk menghindari fluktuasi yang berpotensi menyebabkan gejolak.

Empat kata kunci ini menjadi pedoman bagi Pemerintah untuk menyelenggarakan pangan.

Jika salah satu dari keempat kunci tersebut tidak terpenuhi maka Pemerintah menghadapi situasi yang sulit menghadapi pasar yang semakin bebas.

KETAHANAN PANGAN TIDAK BOLEH IMPOR

Azas berikutnya juga perlu mendapatkan perhatian adalah Kemandirian pangan.

Definisi kemandirian dalam UU Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

Azas ini membicarakan perihal sumber pasokan pangan, yakni berasal dari dalam negeri.

Namun demikian, produksi pangan nasional dalam negeri tidak ditetapkan sebagai sumber pasokan mutlak karena kata yang disandingkan adalah “dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan”.

Akan berbeda pengertian jika dikalimatkan “memenuhi kebutuhan pangan” sebagai permutlakan sumber pasokan pasokan pangan.

Dengan kata lain, produksi dalam negeri adalah prioritas pertama sumber pasokan pangan, kemudian cadangan pangan nasional, selanjutnya adalah impor sebagai alternatif.

Hal ini dipertegas pada ayat berikutnya, yang berbunyi “Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan”.

Pemerintah memang harus menunjukkan kemampuannya untuk selalu meningkatkan produksi pangan nasional, bahkan harus konsisten dan konsekwen dengan segala beban moneternya mengelola cadangan pangan dari produksi nasional.

Sumber pasokan pangan produksi dalam negeri dan cadaangan pangan tidak selalu dapat mencukupi kebutuhan pangan, ada kalanya cukup dan ada kalanya tidak cukup karena berbagai faktor.

Pada saat sumber pasokan dalam negeri tidak dapat mencukupi kebutuhan pangan, Pemerintah dapat melakukan importasi dari luar negeri, sehingga ketahanan pangan semestinya tidak diargumentasikan anti impor.

Importasi bukan berarti Pemerintah melakukan tindakan tidak bermatabat, justru sebaliknya karena Pemerintah berupaya menjalankan amanah ketahanan pangan sampai pada peseorangan.

Tindakan yang tidak bermatabat adalah jika ngotot anti impor namun ada satu orang warga negara yang bermasalah pangan.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan.

Dalam UU Pangan disampaikan sebagai berikut “Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat”.

Sampai disini tentu ketersediaan pangan tidak hanya sebesar permintaan pasar atau sekedar sejumlah yang dikonsumsi masyarakat saja, namun pangan juga harus tersedia pada saat terjadi peristiwa luar biasa.

Dengan demikian dapat ketersediaan pangan harus lebih besar dari kebutuhan atau permintaan pasar.

Untuk komoditi beras, jika jumlah kebutuhan konsumsi di pasar (permintaan) per tahun sebesar 36 juta ton maka ketersediaan pangan harus lebih besar daripada sejumlah itu.

Maka dari itu pengelolaan cadangan harus dipisahkan dari pasokan dan permintaan agar tidak mengganggu pasar secara langsung.

CADANGAN PANGAN ADALAH KETERSEDIAAN

Cadangan harus selalu tersedia setiap saat, baik ketika produksi terjadi surplus dan sebaliknya ketika terjadi defisit pasokan.

Disinilah kemudian muncul pertanyaan, bagaimana perlakuan pada komoditi yang dijadikan cadangan mengingat komoditi pangan, khususnya beras, memiliki umur simpan yang pendek karena sifatnya yang mengalami turun mutu.

Lalu bagaimana jika kemudian tidak terjadi peristiwa luar biasa?

Jawaban dari pertanyaan ini cukup jelas bahwa cadangan pangan perlu dilakukan penyegaran setiap periode tertentu agar selalu terjaga baik dari sisi jumlah dan mutunya, baik terjadi peristiwa luar biasa ataupun tidak.

Penyegaran dilakukan dengan mendapatkan (procure) persediaan baru dan menghabiskan (spend) persediaan lama, bukan dengan membuang (disposal) stock lama.

Melakukan pembuangan persediaan hanya akan membebani anggaran belanja negara karena tidak memberikan manfaat.

Lebih bijak jika pengelolaan cadangan pangan, beras misalnya, dimanfaatkan secara optimal dengan menyalurkan persediaan beras kepada masyarakat yang menghadapi masalah pangan.

Jadi, meskipun pasar telah mengalami stabilitas harga dan tidak terjadi keadaan darurat, masyakarat terlindungi dari masalah pangan.

Mungkin perlu dipahami bersama bahwa masalah pangan dapat terjadi sewaktu waktu akibat berbagai hal.

UU Pangan mendefinisikan sebagai berikut, “Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan“.

Dan “Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang”.

Menilik definisi tersebut menjadi jelas bahwa aspek keterjangkauan terhadap pangan termasuk dalam masalah pangan. Masyarakat yang tidak dapat menjangkau pangan berarti mengalami masalah pangan.

Lalu dimanakah batasan seseorang terhadap keterjangkauan pangan?

Secara langsung, seseorang jika tidak mampu membeli beras maka dikatakan menghadapi masalah pangan.

Namun jika seseorang tersebut semula mendapatkan beras setiap bulan sebanyak 10 kg kemudian berkurang menjadi 5 kg, apakah kondisi ini termasuk masalah pangan?

Jawabannya adalah iya, karena meskipun masih dapat menjangkau beras tapi terkendala dari aspek kecukupan.

Untuk mengatisipasi hal tersebut kadang Pemerintah mengambil langkah yang kurang tepat jika yang dilakukan adalah melakukan stabilisasi.

Biasanya Pemerintah akan segera memerintahkan Perum BULOG melakukan operasi pasar untuk stabilisasi harga.

Argumentasi yang sering dijumpai adalah ketika gejolak harga dapat diredam kemudian diartikan harga sudah kembali normal dan masalah pangan terselesaikan.

Hal tersebut benar adanya jika harga kembali ke tingkat harga semula sebelum terjadi gejolak harga. Namun faktanya, harga beras tidak pernah kembali turun ke harga semula setelah terjadi gejolak.

Yang terjadi adalah harga stabil tetapi berada di tingkat harga yang lebih tinggi, sehingga masyarakat yang memiliki keterbatasan menjangkau pangan tetap saja menghadapi masalah pangan.

Dari permasalahan ini jelas terlihat bahwa stabilisasi harga tidak serta merta dapat dijadikan solusi menghadapi masalah pangan, terutama pada aspek keterjangkauan dan kecukupan pangan, kecuali Pemerintah mengambil langkah lain yakni mencukupi kebutuhan beras kepada masyarakat yang terbatas jangkauannya.

Baca Juga :  Ekspor Beras, Mimpi atau Nyata?

STABILISASI HARGA ADALAH KETERJANGKAUAN

Pada bahasan sebelumnya telah disinggung sedikit banyak tentang Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan juga Harga Eceran Tertinggi (HET).

Semenjak pasar beras dilepaskan ke mekanisme pasar karena kesepakatan IMF, gejolak harga selalu terjadi setiap tahun. Semenjak itu pula harga beras selalu naik dari tahun ke tahun tanpa bisa dicegah karena peran Pemerintah semakin lemah.

Pada komoditi beras, Pemerintah hanya mengelola pangan terkait perlindungan kepada golongan masyarakat tertentu saja melalui program RASKIN.

Baca juga : Melepas Beras Kepada Pasar

Selebihnya pasar beras diserahkan pada mekanisme pasar. Pemerintah tidak lagi mengatur harga beras yang beredar di pasar, namun hanya melindungi produsen agar tidak terjadi harga jatuh dibawah HPP.

Perlindungan terhadap konsumen disadari oleh Pemerintah belakangan waktu dengan menerbitkan HET yang mengatur harga beras di tingkat konsumen, meskipun implementasinya masih kurang tepat.

Dan tentu saja kebijakan HET terlambat dikeluarkan pada saat mekanisme pasar sudah menjadi begitu kuat.

Yang terjadi adalah harga pasar selalu berada diatas HPP, dan hal ini telah terjadi selama bertahun-tahun. Dan ironisnya adalah harga acuan HET ternyata juga lebih tinggi daripada yang tertera pada HPP.

Sehingga akhirnya perlindungan terhadap konsumen kembali lemah karena HET lebih berpihak pada produsen dan pedagang tentunya.

Dua kebijakan ini meskipun sama sama mengatur harga keberadaanya ibarat ada dan tiada karena sifatnya lebih cenderung sebagai acuan dan masih bersifat sukarela, belum menjadi aturan yang wajib ditaati.

Terbukti dengan capaian pengadaan beras dalam negeri yang dilakukan Perum BULOG sulit tercapai bahkan seringkali tidak dapat mencapai target karena faktor harga.

Jika aturan HPP ditaati oleh pelaku pasar, tentu target Perum BULOG akan tercapai karena tidak ada pengaruh dari aspek harga.

Ditambah lagi pembayaran tunai yang dilakukan oleh Perum BULOG tentu menjadi faktor pertimbangan yang menarik bagi pemasok karena dapat meningkatkan optimalisasi arus kas bagi mereka.

Namun sayangnya saat ini pembayaran tunai tersebut bukan lagi hal yang menarik sebab sebagian besar pelaku pasar tergiur oleh harapan keuntungan menjual kepada pasar yang lebih tinggi harganya daripada HPP.

SEJARAH MELAWAN MEKANISME PASAR

Sampai dengan tahun 2018 lalu, satu-satunya yang taat kepada acuan harga adalah Perum BULOG, walau sebatas HPP dan fleksibilitasnya.

Hal ini disebabkan karena dalam pekerjaannya sepanjang sejarah adanya lembaga ini selalu dalam bentuk penugasan dalam rangka pelayanan publik/public service obligation (PSO), walaupun sejak tahun 2003 telah berubah status kelembagaan menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Secara singkat sejarah Perum BULOG adalah sebagai berikut.

Pembentukan suatu badan yang menangani bahan pangan pokok telah dimulai di Indonsia sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda dengan dibentuknya Yayasan Bahan Pangan atau Voeding Middelen Fonds (VMF) pada tahun 1939.

Selama masa pendudukan Jepang VMF dibubarkan dan diganti Badan baru bernama Sangyobu-Nanyo Kohatsu Kaisa.

Pada awal kemerdekaan (1945 s/d 1950) didirikanlah dua organisasi untuk menangani pangan yaitu dalam wilayah Republik Indonesia terdapat Jawatan Pengawasan Makanan Rakyat (PMR) yang kemudian menjadi Kementerian Penyediaan Makanan Rakyat.

Sedang dalam wilayah pendudukan Belanda dihidupkan kembali Voeding Middelen Fonds (VMF).

Selama periode awal kemerdekaan 1950 – 1952 pemerintah mendirikan Yayasan Bahan Makanan (BAMA) dibawah pembinaan Departemen Pertanian.

Pada tahun 1952, pembinaan BAMA untuk selanjutnya menjadi tanggung jawab Kementerian Ekonomi dan diberi nama baru menjadi Yayasan Urusan Bahan Makanan (YUBM).

Pada tahun 1964 Badan Pelaksana Urusan Pangan (BPUP), lalu pada tahun 1966 BPUP diintegrasikan dalam KOLOGNAS dan segala kegiatannya diambil alih oleh KOLOGNAS.

Pada tahun 1967 KOLOGNAS dibubarkan dan kemudian pada tanggal 10 Mei 1967 dibentuk Badan Urusan Logistik (BULOG).

Badan baru ini dirancang sebagai Lembaga pembeli tunggal untuk beras. Selanjutnya pada 1969, struktur organisasi Bulog disesuaikan dengan tugas barunya sebagai pengelola cadangan pangan (buffer stok) dalam rangka mendukung upaya nasional untuk meningkatkan produksi pangan, dan menyalurkan beras untuk golongan Anggaran (anggota ABRI dan pegawai negeri).

Pada tahun 1971 tugas dan tanggung jawab Bulog diperluas dan ditunjuk importir tunggal gula pasir, gandum dan distributor gula pasir serta tepung terigu.

Tahun-tahun berikutnya tanggung jawab Bulog diperluas lagi dengan tambahan untuk mengelola beberapa komoditi pangan dan mengendalikan harga.

Namun tugas tersebut berubah dengan keluarnya Keppres No. 45 tahun 1997, dimana komoditas yang dikelola BULOG dikurangi dan tinggal beras dan gula.

Selanjutnya melalu Keppres No 19 tahun 1998, ruang lingkup komoditas yang ditangani BULOG kembali dipersempit seiring dengan kesepakatan yang diambil oleh Pemerintah dengan pihak IMF yang tertuang dalam Letter of Intent (LoI).

Sehingga tugas pokok BULOG dibatasi hanya untuk menangani komoditas beras. Sedangkan komoditas lain yang dikelola selama ini dilepaskan ke mekanisme pasar.

Arah Pemerintah mendorong BULOG menuju suatu bentuk badan usaha mulai terlihat dengan terbitnya Keppres No. 29 tahun 2000, dimana didalamnya tersirat BULOG sebagai organisasi transisi (tahun 2003) menuju organisasi yang bergerak di bidang jasa logistik di samping masih menangani tugas tradisionalnya.

Arah perubahan tesebut semakin kuat dengan keluarnya Keppres No 166 tahun 2000, yang selanjutnya diubah menjadi Keppres No. 103/2000. Kemudian diubah lagi dengan Keppres No. 03 tahun 2002 tanggal 7 Januari 2002 dimana tugas pokok BULOG masih sama dengan ketentuan dalam Keppers No 29 tahun 2000, tetapi dengan nomenklatur yang berbeda dan memberi waktu masa transisi sampai dengan tahun 2003.

Akhirnya dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 2003 BULOG resmi beralih status menjadi Perusahaan Umum (Perum) BULOG

Mencermati sejarah Perum BULOG diatas dapat diketahui bagaimana posisinya di dalam penyelenggaraan kenegaraan. Sebelum masa kemerdekaan, BULOG telah berkecimpung dalam berbagai urusan pangan karena sedemikian penting dan strategisnya pangan sebagai landasan negara.

Pun setelah masa kemerdekaan, baik di masa awal kemerdekaan sampai dengan runtuhnya orde baru di tahun 1998, BULOG dengan statusnya sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) memiliki peran yang sangat kuat terhadap pasar, terlebih sejak tahun 1967 awal era orde baru.

Pada masa itu bisa disebut BULOG berperan sebagai regulator sekaligus operator yang mengendalikan pasar.

Kuatnya peran BULOG didukung oleh setidaknya 3 faktor utama.

Pertama, stabilitas politik pada era orde baru berjalan cukup lama yakni selama 31 tahun. Pemerintah saat itu cukup kuat dan berwibawa, mungkin otoriter.

Kebijakan perberasan yang dikeluarkan menjadi referensi berharga bagi petani, pelaku perberasan, aparat birokrasi, dan masyarakat.

Tiga dekade pada masa pemerintahan Suharto pangan mendapat perhatian yang serius, tidak hanya di sektor hulu saja, tetapi sampai dengan sektor hilir dengan adanya kebijakan Harga Dasar Pembelian Pemerintah.

Kedua, Pemerintah saat itu sangat berkuasa atas pangan sehingga mudah mengendalikan pasar. Orientasi pengendalian terhadap pasar sangat didukung oleh Pemerintah berupa penambahan berbagai komoditi yang dikelola BULOG sekaligus bersamaan dengan konskuensi pendanaan yang dibiayai oleh Pemerintah.

Bahkan untuk mendukung pendanaannya, BULOG mendapatkan kredit likuiditas dari Bank Indonesia (KLBI).

Ketiga, pada masa itu kondisi pasar yang terjadi adalah pasar statis yang belum terkooptasi oleh tehnologi informasi, belum sedinamis sekarang.

Satu satunya media penyebaran informasi ke seluruh penjuru wilayah adalah stasiun televisi dan radio milik Pemerintah.

Informasi pergerakan pasar dan harga betul-betul berada dibawah kendali Pemerintah.

Berbagi informasi diantara pelaku pasar pada waktu dulu sebatas pada informasi harga, belum menyentuh jalur supply sehingga dengan sendirinya perilaku kartelisasi diminimalisir.

BULOG TERJEPIT

Berbeda penerapan HDPP dulu dengan HPP sekarang. Pada masa itu, harga dasar (floor price) gabah ditetapkan di atas harga pasar yang berlaku.

Baca Juga :  Meredam Kutukan Siklus Krisis 20 Tahunan dengan Kesaktian RASTRA

Jadi jelaslah Pemerintah memberikan perlindungan kepada petani atas risiko harga jatuh, terutama pada musim panen. Karena harga dasar ditetapkan di atas harga pasar, maka terdapat kelebihan pasokan (excess supply) di pasar.

Pemerintah melakukan pembelian kelebihan suplai tersebut, untuk digunakan mengisi cadangan beras.

Persediaan beras tersebut dimaksudkan untuk dua hal, yakni pertama, keperluan strategis atau cadangan besi (iron stock) yang mirip cadangan beras pemerintah (CBP) pada saat ini, dan kedua, cadangan penyangga (buffer stock) atau mirip cadangan beras operasi pasar pada saat ini.

Pada saat kebijakan HDPP diterapkan, harga atap (ceiling price) ditetapkan di bawah harga pasar, karena filosofinya memang dimasukkan untuk melindungi konsumen dari lonjakan harga beras.

Karena harga atap ditetapkan di bawah harga keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan permintaan beras.

Baca juga : Mengejar Laju Pasar

Pemerintah melakukan stabilisasi harga beras dengan melaksanakan operasi pasar, yaitu menjual beras kepada konsumen dengan harga yang disubsidi.

Dengan setting kebijakan harga yang cukup ketat tersebut, fluktuasi harga gabah dan beras masih dapat dibenarkan, sepanjang tidak lebih tinggi dari harga atap beras, dan tidak lebih rendah dari harga dasar gabah.

Inilah fungsi stabilisasi yang dijalankan Pemerintah saat itu.

Pada masa lalu, Inpres Perberasan sering disebut sebagai kebijakan harga, karena kebijakan tersebut memang diupayakan untuk memberikan perlindungan harga bagi produsen, melakukan stabilisasi harga di tingkat konsumen, dan antisipasi risiko jika terjadi gangguan terhadap sistem produksi.

Inpres Perberasan saat ini justru menjadi beban pada satu satunya lembaga yang mempunyai potensi mengendalikan pasar.

Namun sampai dengan saat ini belum ada terlihat arahan Pemerintah bagi Perum BULOG untuk meningkatkan level kualitas komoditi beras yang dikelola sebagai cadangan pangan.

Pemerintah masih meminta Perum BULOG melakukan pengadaan beras dalam negeri dengan standar kualitas masih medium saja, padahal sudah jelas terdapat perbedaan segmentasi.

Pada masa kini, kebijakan HPP yang dikeluarkan oleh Pemerintah seolah menjadi informasi basi. Meskipun diberlakukan flesibiktas harga terhadap Inpres 5/2015 realitanya HPP amat sulit untuk diharapkan mampu berfungsi pada dua sisi sekaligus di tingkat produsen dan konsumen.

HPP hanya berfungsi di tingkat produsen dengan melindungi harga jual gabah petani diatas Rp 4.650,00 karena dipasar harga sudah mencapai lebih dari Rp 5.000,00. Tapi di tingkat konsumen harga pasar yang terjadi berkisar Rp 9.500,00 justru melebihi HPP Rp 8.030,00.

Sehingga para mitra, Satgas Perum BULOG dan juga TNI berpacu dengan para pelaku pasar, yang umumnya lebih siap dan sedia dalam membeli gabah-gabah petani diatas harga yang ditetapkan dalam HPP.

Meskipun diberikan fleksibilitas dalam rangka stabilisasi, harga gabah petani secara perlahan tetap akan meningkat, bahkan sampai jauh di atas HPP.

Pada kondisi inilah, HPP seakan tidak mampu memberikan perlindungan kepada petani karena berada dibawah harga pasar.

Baca juga : BULOG di Tengah Perjudian Kebijakan Perberasan

Ancaman berikutnya adalah target pengadaan oleh Perum BULOG menjadi sulit untuk terpenuhi. Siklus berikutnya, kemampuan operasi pasar oleh BULOG juga akan terpengaruh.

Pada momentum sebelum Ramadhan dan masa paceklik (November – Februari) harga beras akan kembali naik.

Pada kondisi inilah masyarakat akan mempertanyakan efektivitas dari HPP beras sebesar Rp 8.030,00 per kilogram, karena realita yang terjadi adalah harga bertengger jauh diatas HPP meskipun dapat distabilkan fluktuasinya.

Harga beras di pasar dapat distabilkan dan dicegah kenaikannya bukan karena faktor HPP, melainkan efek informasi importasi yang diviralkan oleh Pemerintah. Dan Perum BULOG semakin terjepit posisinya.

Dalam penyelenggaraan pangan, posisi BULOG terjepit diantara kebijakan Pemerintah yang dijalankan secara parsial. Kebijakan yang dikeluarkan oleh satu kementrian dengan kementrian bisa berbeda haluan.

Terkait stabilisasi harga misalnya, meskipun pembahasannya dilakukan di Kemenko yang dihadiri oleh Kementan, Kemendag, Perum BULOG, produk kebijakan yang dihasilkan hanya seputar permasalahan harga saja.

Pada rakortas, Kementan mengusulkan HPP dengan tujuan melindungi harga gabah di tingkat produsen (petani), karena sebagian besar petani menjual dalam bentuk gabah.

Sedangkan Kemendag mengusulkan HET untuk melindungi daya beli konsumen dengan pertimbangan inflasi.

Disinilah posisi bulog terjepit diantara kepentingan kementrian.

Perum BULOG sebagai perpanjangan tangan Pemerintah berperan menjadi operator kebijakan yang ditugaskan menjaga stabilitas harga pangan karena posisinya yang ideal berada tepat diantara petani dan konsumen.

Namun tidak disertai dengan instrumen yang menguatkan peran Perum BULOG, terlebih menghadapi mekanisme pasar.

PERSEPSI MENJADI IRONI

Pemerintah tetap berharap dengan Inpres pasar akan merespon sebagai upaya stabilisasi harga, sehingga Perum BULOG dapat menguatkan CBP dan memperpendek rantai pasok perdagangan beras dari petani ke konsumen.

Namun faktanya di lapangan harapan tersebut tidak tercapai karena mekanisme pasar yang sudah terlalu kuat mencengkeram pasar selama dua dekade lebih.

Pada masa lalu, Inpres Perberasan sering disebut sebagai kebijakan harga, karena secara teoritis kebijakan tersebut memang diupayakan untuk memberikan perlindungan harga bagi produsen, melakukan stabilisasi harga output, dan melaksanakan manajemen risiko, apabila terjadi gangguan terhadap sistem produksi.

Inpres bukan lagi kebijakan harga, hanya sebatas acuan harga.

Sudah terjadi perubahan yang sedemikian besarnya pada pasar komoditi pangan terutama beras. Pemerintah semakin terlihat melepaskan beras kepada mekanisme pasar dengan bersikeras melaksanakan program BPNT.

Baca juga : Mana Lebih Manusiawi, BPNT atau RASTRA?

Namun ketika terjadi gejolak harga hampir semua pihak menudingkan telunjuk kepada Perum BULOG yang dinilai tidak mampu menjalankan amanah ketahanan pangan, karena faktanya meskipun stabil tapi harga beras menjadi tinggi.

Persepsi masyarakat bahkan Pemerintah masih menganggap dan memperlakukan Perum BULOG sebagai lembaga Pemerintahan.

Maka semakin terjepitlah posisi Perum BULOG menghadapi tuntutan yang sedemikian tingginya namun tidak mendapatkan dukungan dari Pemerintah yang memberikan penugasan pelayanan publik yang sarat dengan tingginya anggaran.

Pasar pun demikian, persepsi terhadap keberadaan Perum BULOG tidak berubah dari dulu. Petani misalnya, sebagian besar masih berpikiran bahwa peran Perum BULOG tidak lebih dari menjaga harga supaya tidak jatuh.

Ketika harga di pasar lebih tinggi daripada HPP maka berbondong petani menjual ke pasar.

Begitu pula dengan produsen dan pedagang beras yang memanfaatkan situasi untuk berspekulasi ketika situasi pasar sudah mulai mengarah pada permintaan yang lebih tinggi daripada pasokan, biasanya setelah musim tanam selesai.

Selama HPP menjadi patokan harga bagi Perum BULOG maka dengan mudah sekali mereka berspekulasi. Sehingga yang terjadi kemudian adalah terjadi pergerakan harga merangkak naik, kemudian Pemerintah memerintahkan Perum BULOG melakukan operasi pasar.

Tapi sayang langkah operasi pasar ini juga realitanya tidak efektif karena perbedaan segmentasi.

Di lain sisi kemudian mulai bermunculan wacana agar Perum BULOG dikembalikan statusnya menjadi lembaga Pemerintahan yang langsung berada dibawah Presiden dengan argumentasi agar keberadaan BULOG dapat efektif menyelenggarakan pangan.

Suatu wacana yang seakan menyelesaikan segala permasalahan pangan di negeri ini, tetapi ini adalah sebuah dis-course yang justru dapat menjerumuskan Pemerintah ke dalam jurang permasalahan yang lebih dalam lagi.

Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah sudah meratifikasi kesepakatan WTO terkait perdagangan bebas yaitu AFTA dan MEA yang mana kesepakatan tersebut adalah kesepakatan perdagangan bebas.

Artinya Pemerintah sendiri mendukung berlangsungnya mekanisme pasar dan mengurangi intervensi kepada pasar.

Apa hal yang akan terjadi jika Perum BULOG kembali menjadi lembaga Pemerintah?

Yang jelas akan terjadi adalah liberalisasi pasar semakin hebat dan semakin mencengkeram ketahanan pangan.

Pergerakan Perum BULOG mengimbangi mekanisme pasar akan semakin dibatasi dengan administrasi dan birokrasi yang rumit serta diwarnai dengan kepentingan-kepentingan politik yang mengesampingkan hajat hidup orang banyak sebagaimana amanah Undang Undang Pangan yang memang harus dipaksakan kepada pasar.

Artikel by Andin Cholid

Leave a Reply