Mempertanyakan Produksi Beras

beras

Wakil Presiden Jusuf Kalla mempertanyakan angka produksi gabah yang diklaim mencapai 79 juta ton. Dia kembali mengingatkan agar evaluasi stok tersebut dilakukan menyeluruh, termasuk data dari Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Baca : Stok Beras : Impor Bisa Jadi Pilihan

“Kalau begitu kita kelebihan 20 juta ton gabah. Itu bisa surplus bertahun-tahun. Sekarang kan enggak. Harga naik itu kan berarti stok kita mulai menipis,” jelasnya. Ia menambahkan “bisa saja kita impor untuk menutupi stok 500 ribu atau 1 juta ton, itu bisa saja kalau stok kurang. Walaupun nanti panen Januari-Februari akan bertambah stoknya, memang kita harus [tetap] berhati-hati. Tetapi kita juga harus optimistis bahwa panen berikutnya akan cepat,” ujarnya.

Subjektifitas Data Produksi

Ada dua kata kunci yang bisa diambil dari pernyataan Wapres JK diatas. Pertama, kelebihan stock tetapi nyatanya tidak dan kedua, harga naik karena stock yang menipis. Dua kata kunci tersebut akan saya perkuat dengan argumentasi dan referensi ilmiah yang telah ada.

Pada kata kunci pertama, JK sebenarnya mempertanyakan kebenaran data produksi beras yang ada. Jika berdasarkan angka produksi gabah yang diklaim sebanyak 79 juta ton, maka kita akan surplus 20 juta ton gabah.

Perhitungan sederhananya begini, 79 juta ton gabah jika dikonversi menjadi beras akan didapatkan beras lebih kurang 47 juta ton pada tingkat rendemen 60 persen. Dengan konsumsi rata-rata nasional 33 juta ton per tahun, maka aka nada kelebihan beras sebanyak 14 juta ton atau setara dengan 20 juta ton gabah.

Logikanya, jika ada surplus gabah sebanyak 20 juta ton atau 14 juta ton beras maka akan terjadi kelebihan stock. Surplus secara ekonomi diartikan penawaran beras yang berlebih, konsekuensinya tentu dicerminkan dengan harga yang rendah. Sehingga, hal inilah yang membuat JK heran dan bertanya-tanya, dimana letak kesalahannya.

Secara riil stock yang dikuasai BULOG sudah menipis, namun data beras tetap menunjukkan trend surplus atau berlimpah. Oleh karena itulah, JK menekankan kepada Kementan dan BPS agar data produksi beras dilakukan evaluasi. Mirisnya, pernyataan JK sekarang agar dilakukan evaluasi sudah dilontarkan dua tahun yang lalu.

Namun, sampai detik ini belum juga ditemukan cara yang tepat untuk mendapatkan data seakurat mungkin dan tetap menjadi polemik berkepanjangan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, Adi Lumaksono.

Pada acara House of Rice di Jakarta, Jumat (25/08/2017), ia mengatakan bahwa metode yang digunakan selama ini untuk mencatat produksi pangan, yaitu eye estimate, merupakan metode yang berdasarkan pada laporan pandangan mata oleh petugas. Sehingga, hasil dari data yang dikumpulkan terlalu subjektif dan tidak akurat.

Ia menambahkan, “karena yang menjadi pokok persoalan mendapatkan data produksi adalah luas panen. Kalau luas panen menggunakan metode yang selama ini ada eye estimate itu bukan metode pengukuran. Itu subjektif dan belum menerapkan pengukuran yang objektif. Oleh karena itu, dengan kerangka sampling area (KSA) kita sudah memanfaatkan teknologi informasi, dan menerapkan pengukuran yang objektif tadi “.

“Sebelumnya pengumpulan data dilakukan oleh BPS dan Kementerian Pertanian. Yang BPS menggunakan metode sampling yang benar. Tetapi pengukuran yang dilakukan kementerian menggunakan pengukuran pandangan mata, itu subjektif. Itu yang diduga overestimate,”. Dia menambahkan, proses pendataan produksi beras 2018 akan dimulai Januari hingga April 2018. Hasilnya diperkirakan keluar pada Juni 2018.

Baca : Data Produksi Beras, Realitas atau Subjektifitas?

Tingginya subjektivitas angka produksi padi selain faktor “eye estimates” pandangan mata dan ubinan juga disebabkan faktor lain yang tidak dimasukkan untuk menjadi variabel penentu.

Faktor-faktor objektif seperti penyusutan, penggunaan produksi padi untuk benih, pangan dan industri tidak menjadi pertimbangan dalam menentukan angka produksi padi yang sebenarnya.

Belum lagi factor angka konversi rendemen, alih fungsi lahan pertanian 100 ribu hektar pertahun yang menjadi perumahan, ruko dan lain sebagainya, sawah yang rusak, gagal panen dan terendam menambah rumit untuk memecahkan angka misteri produksi padi di negeri ini.

Alasan diatas bukan tanpa dasar, hal ini bisa dibuktikan ketika Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian mengundang BPS, BPN dan Bappenas untuk mengadakan Focus Group Discussion (FGD) pada bulan Maret 2015 untuk mencari solusi bagaimana mensinkronisasikan atau mengharmonisasikan data angka produksi padi antar instansi ditiap tahunnya yang selalu berbeda-beda. Sehingga nanti disepakati bagaimana cara pengukuran yang tepat hingga kemudian dihasilkan data yang benar-benar valid.

Harga sebagai Cerminan Stock

Pada kata kunci kedua, JK menyimpulkan bahwa akibat stock yang tidak ada maka berakibat kepada tingginya harga.

Sehingga tidak menutup kemungkinan akan dilakukan impor untuk menutupi kekurangan stock yang ada. Wapres JK tidak perlu kita ragukan lagi ketajaman instingnya.

Mantan Kepala BULOG dan pengusaha besar nan sukses pasti sangat mengerti dengan hukum pasar. Keseimbangan pasar yang sebenarnya dicerminkan dengan harga.

Jika harga mengalami kenaikan, berarti ada yang salah dengan salah satu sisi baik permintaan dan penawaran.

Permintaan yang banyak akan mendorong terjadinya lonjakan harga. Begitu juga jika supply yang sedikit, juga akan menyebabkan kenaikan harga.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*