Menanti Sang Pangeran Ditengah Polemik Pangan

bahan pokok sembako bulog

Polemik pangan dinegeri ini seakan tidak pernah ada habisnya. Silih berganti dan ada-ada saja masalah pangan, seakan-akan tidak berhenti. Kasus penggerebekan gudang beras di bekasi hingga polemik impor garam baru-baru ini, semakin menunjukkan bukti carut marutnya tata kelola pangan di negeri yang kita cintai ini. Baik dari sisi pemerintah yang mengeluarkan regulasi hingga sisi swasta sebagai pelaku usaha sama-sama mengalami masalah.

Mulai dari masalah data produksi dan konsumsi yang simpang siur, hingga terjadinya praktik kecurangan persaingan usaha. Tidak usah jauh-jauh kita melihat contoh, dari sisi pemerintah, penarikan Permendag yang mengatur HET (harga ecera tertinggi) beras dengan alasan akan dievaluasi cukup menjadi bukti. Selain itu, polemik data produksi garam berbeda yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah juga bisa menjadi bukti tambahan. Dari pihak swasta, penetapan tersangka Dirut PT IBU oleh Polri, juga sudah sangat cukup membuktikan terjadinya praktik kecurangan  di bidang pangan.

Sehingga lengkap sudah, masalah pangan di negeri ini baik dari sisi hulu sampai hilir. Para pengamat, akademisi, anggota parlemen hingga lembaga independen sering ditanya dalam berbagai kesempatan dan forum mengenai solusinya, lagi-lagi mereka menjawab secepatnya pembentukan “ Badan Pangan Nasional” yang sudah diamanatkan oleh UU Pangan. Namun pembentukan Badan Pangan Nasional sendiri yang diamanatkan oleh Undang-undang tersebut belum lahir juga sampai saat ini. Justru hal ini menjadi semakin aneh lagi, ketika aparat Kepolisian sudah menggunakan pasal pada UU Pangan tersebut, untuk menjerat pelaku praktik kecurangan pangan.

Tangisan Pangeran Pangan

Sang “Pangeran Pangan” yang dinantikan kelahirannya sampai sekarang belum terdengar suara tangisannya. Padahal, UU Pangan No 18 tahun 2012 mengamanatkan tiga tahun setelah diterbitkan harus segera terbentuk. Artinya, jika amanat UU dilaksanakan pangeran pangan tersebut sudah berumur 2 tahun. Ya walaupun baru lahir, yang penting tangisan sang bayi ini sudah terdengar kemana-mana. Minimal membuat takut para monster pangan yang selalu menghantui masyarakat setiap saat.

Agar pemerintah cepat melahirkan sang pangeran, maka diperlukan bukti kuat yang menyatakan bahwa negeri ini sedang mengalami gangguan dalam bidang pangan. Walaupun Menteri Pertanian ketika ditanyai Komisi IV DPR RI menyatakan bahwa akan melahirkannya pasca lebaran, faktanya sampai sekarang, tangisan sang pangeran belum terdengar. Padahal, kalau kita pikir-pikir sudah banyak bukti kuat, bahwa ada banyak masalah serta praktik curang pangan telah terjadi di negeri ini.

Catatan KPPU

Ketidakberdayaan negara dalam mengurusi bidang pangan, dapat kita lihat dari hasil sidang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang telah membongkar praktik kartel pangan. Sanksi denda dan administrasi menunjukkan bahwa mereka memang benar-benar terbukti sudah bersekongkol untuk menguntungkan kelompoknya sendiri.

Dalam kamus Oxford, kartel atau cartel didefinisikan, “Cartel is a group of separate business firms wich work together to increase profits by not competing with each other”. Artinya, kartel adalah sebuah kelompok (grup) dari berbagai badan hukum usaha yang berlainan yang bekerja sama untuk menaikkan keuntungan masing-masing tanpa melalui persaingan usaha dengan pelaku usaha lainnya. Mereka adalah sekelompok produsen atau pemilik usaha yang membuat kesepakatan untuk melakukan penetapan harga, pengaturan distribusi dan wilayah distribusi, termasuk membatasi suplai.

Mudah-mudahan catatan hasil persidangan KPPU ini bisa sedikit merefresh apa-apa saja masalah pangan yang terjadi di negeri kita ini. Sehingga pemerintah menjadi terbangun dari mimpi dan cepat melahirkan sang pangeran pangan. Menurut catatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) praktik kartel pangan di tanah air pernah terbongkar pada ;

(1) Garam

Pada tahun 2005 KPPU mengungkap terjadinya praktik kartel garam. Dalam hal ini garam ternyata bukan hanya bermanfaat di rumah tangga, melainkan bahan baku vital bagi sektor industri tertentu. Tidak main-main, sektor industri yang sering membutuhkan pasokan garam adalah industri perminyakan. Sektor-sektor lainnya yang cukup penting membutuhkan pasokan garam seperti industri minuman, industri kimia, industri farmasi, industri kertas, dan lain sebagainya. Begitu besar manfaat garam, tetapi bertolak belakang dengan kesejahteraan petani garam.

Kasus ini terkait “permainan” bahan baku garam yang dipasok di Sumatera Utara. Telah terjadi Kesepakatan tertutup antar produsen dalam mengatur pasokan garam yang disuplai dari Sumatera Utara. Saat itu KPPU memberikan sanksi denda kepada 7 perusahaan masing-masing sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

(2) Minyak Goreng

Pada tahun 2010, KPPU berhasil membongkar modus praktik kartel dalam industri minyak goreng kemasan maupun minyak goreng curah. Minyak goreng merupakan salah satu dari bahan kebutuhan pokok masyarakat yang kedudukannya sejajar dengan kebutuhan pokok pangan. Praktik kartel tersebut diketahui telah berlangsung selama periode April-Desember 2008 dengan modus price pararelism untuk jenis minyak goreng kemasan maupun jenis minyak goreng curah. Kerugian konsumen ditaksir mencapai Rp 1,27 triliun untuk jenis minyak goreng kemasan (bermerek) dan sebesar Rp 374,3 miliar untuk jenis minyak goreng curah. Sekalipun demikian, kasus ini kandas melalui kasasi di tingkat Mahkamah Agung (MA) atas pengajuan banding oleh sebanyak 20 produsen minyak goreng lokal.

(3) Bawang Putih

1 Trackback / Pingback

  1. Dipanggil Jokowi Untuk Amankan Beras, Ini Jawaban Dirut BULOG – Berita BULOG Terkini

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*