Mengenal Perum BULOG, BUMN Penjaga Ketahanan Pangan

Merayakan Hari Ulang Tahunnya ke-53 yang jatuh pada hari Minggu 10 Mei kemarin, Perum BULOG mengadakan acara konser digital Live di Instagram hari Senin pagi, 11 Mei 2020. Di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung di tanah air, perusahaan milik negara ini pun harus merayakan HUT-nya dengan cara “kekinian” seperti beberapa acara lain di tengah pandemi yang mulai disebut sebagai kenormalan baru.

Acara tersebut dipandu oleh beberapa host terkenal serta menghadirkan tanya jawab bersama Direktur Utama Perum BULOG Budi Waseso. Seperti halnya yang dilakukan berbagai korporasi di tengah pandemi ini, BULOG juga membagikan bantuan sosial (bansos) dalam perayaan HUT-nya, serta memberikan bantuan kepada rumah sakit yang membutuhkan.

Upperliners pasti sering mendengar nama BULOG muncul dalam pemberitaan, khususnya untuk memastikan keamanan stok pangan di negara ini. Lantas, seperti apa sih sebuah korporasi bernama Perum BULOG ini? Yuk, mari kita berkenalan dengan BUMN yang satu ini.

Perum BULOG sebagai badan usaha milik negara (BUMN) disahkan pada tanggal 21 Januari 2003. Pendirian Perum BULOG ini tidak lepas dari keberadaan lembaga sebelumnya yaitu Badan Urusan Logistik (BULOG).

Perum BULOG merupakan hasil peralihan kelembagaan atau perubahan status hukum Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) BULOG menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bentuk Perusahaan Umum. Sebagai LPND, Perum BULOG berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI.

Sebagai BUMN, Perusahaan melakukan usaha-usaha berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Dalam perjalanannya BULOG telah mengalami berbagai perubahan penunjukan tugas oleh pemerintah.

BULOG pertama kali dibentuk berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/U/KEP/5/1967 tanggal 10 Mei 1967 dengan nama Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) BULOG dengan tujuan pokok untuk mengamankan penyediaan pangan dan stabilisasi harga dalam rangka menegakkan eksistensi Pemerintahan baru.

Dengan keluarnya Keputusan Presiden No.39 tahun 1969, tugas BULOG pada 21 Januari 1969 diubah dari mengamankan penyediaan pangan dalam rangka menegakkan eksistensi Pemerintahan baru, menjadi melakukan stabilisasi harga beras nasional.

Pada tahun 1987, tugas BULOG kembali mengalami perubahan, melalui Keputusan Presiden No.39 tahun 1987, tugas BULOG dikhususkan untuk mendukung pembangunan komoditas pangan nasional yang multi komoditas.

Pada tahun 1993, melalui Keputusan Presiden No.103 tahun 1993, perubahan berikutnya dilakukan dengan memperluas tanggung jawab BULOG mencakup koordinasi pembangunan pangan dan meningkatkan mutu gizi pangan nasional, yaitu ketika Kepala BULOG dirangkap oleh Menteri Negara Urusan Pangan.

Kembali keluar Keputusan Presiden No.50 tahun 1995, untuk menyempurnakan struktur organisasi BULOG yang pada dasarnya bertujuan untuk lebih mempertajam tugas pokok, fungsi serta peran BULOG. Oleh karena itu, tanggung jawab BULOG lebih difokuskan pada peningkatan stabilisasi dan pengelolaan persediaan bahan pokok dan pangan nasional.

Tugas BULOG berubah kembali dengan keluarnya Keputusan Presiden No.45 tahun 1997, dimana komoditas yang dikelola BULOG dikurangi dan tinggal beras dan gula saja.

Kemudian melalui Keputusan Presiden No.19 tanggal 21 Januari 1998, Pemerintah mengembalikan tugas BULOG seperti Keputusan Presiden No.39 tahun 1969. Selanjutnya ruang lingkup komoditas yang ditangani BULOG kembali dipersempit seiring dengan kesepakatan yang diambil oleh Pemerintah dengan pihak IMF yang tertuang dalam Letter of Intent (LoI). tugas pokok BULOG dibatasi hanya untuk menangani komoditas beras. Sedangkan komoditas pangan pokok lainnya dilepaskan ke mekanisme pasar.

Arah Pemerintah mendorong BULOG menuju suatu bentuk badan usaha mulai terlihat dengan terbitnya Keputusan Presiden No.29 tahun 2000. Tugas pokok BULOG adalah melaksanakan tugas Pemerintah di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras (mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah – HPP), serta usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Arah perubahan tersebut semakin kuat dengan keluarnya Keputusan Presiden No.166 tahun 2000, yang selanjutnya diubah menjadi Keputusan Presiden No.103 tahun 2000.

Pada 20 Januari 2003, LPND BULOG berubah statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum) BULOG berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG dan Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2003 tentang Perubahan atas PP No.7 Tahun 2003 pasal 70 dan 71.

Mengemban Tugas Pelayanan Publik selain Kegiatan Komersial

Kini cakupan bidang usaha yang dilayani Perum Bulog terbagi menjadi dua kategori besar yaitu Kegiatan Pelayanan Publik, dan Kegiatan Komersial.

Untuk pelayanan publik, Perum BULOG mendapat penugasan Pelayanan Publik (PP) atau Public Service Obligation (PSO) dari Pemerintah berupa stabilisasi harga dan pasokan berbagai komoditas pangan utama terintegrasi dari sisi hulu hingga ke hilir di seluruh wilayah Indonesia.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*