Nah Lho Mubazirkan, BPK Menyoroti Beras Impor Sepanjang 2018

impor

Beras impor yang merupakan pengadaan sepanjang 2018 mendapat sorotan tajam dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Soalnya, banyaknya beras impor yang disimpan dalam gudang milik Badan Urusan Logistik (Bulog) itu menjadi mubazir karena belum tersalurkan.

”Kalau tidak salah impor beras itu dari Bangladesh atau negara mana gitu (Myanmar, Pakistan, Thailand, Vietnam, Red). Pokoknya jumlahnya sebanyak 1,7 juta ton beras impor yang masuk,” kata Anggota III BPK Achsanul Qosasi kepada INDOPOS di Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Dia mengaku persediaan beras dalam negeri sebenarnya sudah mencukupi. Ini karena stok beras lokal sudah mencapai 2,2 juta ton.

Artinya stok cadangan beras pemerintah (CBP) tidak perlu lagi membeli dari luar negeri. ”Karena persediaannya masih banyak,” tandasnya.

Meski begitu, Achsanul menghargai peran Bulog dalam menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan di tingkat konsumen dan produsen.

Ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No 48/2016. ”Tetapi tidak juga harus melakukan impor beras, lantaran produksi kita sendiri sudah besar,” katanya.

Achsanul mengatakan, karena beras impor belum tersalurkan dan tersimpan cukup lama mengakibatkan kualitasnya menjadi buruk.

”Tentu kualitas beras impor menurun karena sudah lama di dalam gudang,” jelasnya.

Terkait hal itu, Achsanul mengaku pihaknya memberikan catatan atas kelebihan beras tersebut kepada pemerintah. Dia juga berharap Bulog menyiapkan program penebusan gabah petani saat panen nanti.

Ini karena negara harus menanggung jika lebih rendah selisih harga per kilogramnya. Nah peran Bulog harus mengembalikannya saat terjual.

”Tidak boleh ada negara lain yang mengatur tata niaga beras kita,” tandasnya.

Endang Srikarti Handayani, anggota Komisi VI DPR RI mengatakan, kualitas beras di gudang-gudang Bulog berkualitas rendah. Ini dibuktikan setiap kali pihaknya melakukan inspeksi mendadak (sidak).

“Setiap kali sidak ke Bulog, saya menemukan beras yang sudah menghitam,” ungkap Politikus Partai Golkar itu kepada wartawan saat dihubungi, Selasa (30/7/2019).

Endang menegaskan, saat sidak pernah ditemukan ada beras berkutu. Kualitas beras Bulog rendah, karena Bulog sendiri tak mampu membeli beras dengan kualitas tinggi.

“Akhirnya ada beras yang mengendap sampai tiga bulan di gudang, sehingga berubah warna kehitaman dan berkutu,” ucap Politisi dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah (Dapil Jateng) V itu.

Anggota Komisi VIII DPR RI Choirul Muna menilai beras yang diserap untuk Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) jauh lebih bagus jika dibandingkan dengan beras dari gudang Bulog.

BPNT selalu menyerap beras daerah setempat, sehingga sesuai dengan lidah lokal.

Ia kembali mengingatkan, dulu beras untuk Program BPNT tidak disuplai lagi oleh Bulog lantaran kualitas berasnya dianggap tidak layak.

”Setelah kita jadikan BPNT dan menyerap beras daerah setempat, maka berasnya itu tidak hanya layak, tapi jauh lebih baik. Saya lihat di beberapa tempat, masyarakat menyatakan BPNT hebat,” terangnya kepada wartawan, Selasa (30/7/2019).

Baca juga : Beras BPNT Dinilai Lebih Bagus Dibandingkan BULOG

Anggota Komisi IV Ono Surono mengatakan, pihaknya sebetulnya telah mengingatkan Bulog untuk segera mensinkronisasikan data beras mulai dari stok di gudang Bulog, produksi hingga kebutuhannya.

Namun, manajemen sinkronisasi ini sepertinya belum terlaksana.

“Sehingga walaupun perlu impor tetapi terbatas dan bisa dikendalikan, sehingga tidak mengganggu harga gabah di petani (harga gabah tidak jatuh, petani tak dirugikan, Red) dan tidak kelebihan stok di Bulog,” jelasnya kepada INDOPOS, Selasa (30/7/2019).

Ketua Komisi IV Edi Prabowo membenarkan. Menurutnya, guna mengoptimalkan penyerapan beras di Bulog, pemerintah pusat mewacanakan penyaluran raskin kembali.

Komisi IV DPR RI memastikan saat ini jumlah penerima manfaat berkurang hingga 10 juta sasaran.

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, secara nasional rumah tangga sasaran raskin sebelumnya ada 16 juta, sekarang sudah berkurang menjadi 10 juta sasaran.

Ini artinya tidak sampai enam juta penerima manfaat lagi. Anggaran yang digunakan untuk raskin sebesar Rp23 triliun sekarang hanya Rp6 triliun saja.

“Yang saya dengar raskin ini akan dikembalikan, tetapi BPNT akan tetap berjalan. Pemerintah tetap wajib membeli beras dari Bulog, sehingga ini dapat menjawab permasalahan yang selama ini mendera Bulog dan tidak berkepanjangan,” katanya.

Karena itu, ia berharap dapat berjalan dengan lancar dan benar-benar dijalankan dengan baik oleh pemerintah.

“Jika ingin serius sebenarnya amanat UU Nomor 18/2012 tentang Pangan terapkan saja. Kalau tak mau menyulap Bulog menjadi operator atau regulator, biarlah regulatornya pemerintah saja dengan lembaga pangannya itu. Bulog sebagai operatornya, biar dia maju paling depan. Dia yang berkomunikasi dengan swasta dan stakeholder lainnya. Saya pikir itu akan berjalan,” bebernya.

Edi berharap apa yang diperjuangkan Komisi IV terus didengar Menteri Keuangan untuk mendorong Bulog menjadi badan pangan yang menjadi penyeimbang stok pangan nasional.

Baca juga : Komisi IV Usul BULOG diubah Jadi Badan Pangan Nasional

Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mengungkapkan, banjir pasokan beras yang dialami Bulog disebabkan dua kebijakan pemerintah yang salah, yakni kebijakan impor beras 2018 dan kalkulasi dari sejumlah kementerian terkait terhadap CBP (cadangan beras pemerintah).

“Kondisi saat ini yang terjadi akibat kalkulasi yang salah dari pemerintah sendiri. Amburadulnya sebelum 2018, ada kesalahan data dan proyeksi produksi beras nasional. Akibatnya pemerintah panik dalam mengimpor beras dan dampaknya masih terasa hingga saat ini,” tuturnya.

Tak sampai di sana, Andreas mengkaji pada 2017, Kementan mengklaim surplus produksi beras mencapai 16,7 juta ton.

Data ini kemudian dijadikan acuan pemerintah bahwa stok beras untuk 2018 cukup aman. Namun pada awal 2018, harga beras melambung dengan rata-rata tinggi.

Seperti beras medium yang tadinya dibanderol Rp11.400/kilogram pada Oktober 2017 naik menjadi Rp12.250/kg pada Februari 2018.

“Nah di sana diketahui penyebabnya stok beras Bulog susut. Itulah kemudian pemerintah memutuskan untuk impor. Ketidakjelian antar kementerian melihat adanya peningkatan konsumsi beras di masyarakat,” tegasnya.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*