Pemberantasan Mafia Pangan Dirasa Setengah Hati

mafia pangan pemberantasan

Pemberantasan mafia atau kartel pangan oleh pemerintah masih setengah hati. Soalnya, keberadaan para kartel ini membawa keuntungan besar bagi sekelompok elite di pemerintahan.

Apalagi, dana para kartel tersebut telah masuk ke sejumlah orang penting di Indonesia. Demikian dikemukakan Muhammad Firdaus, pengamat Ekonomi Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) saat dikonfirmasi belum lama ini.

Kata dia, kartel pangan ini tidak dapat diberantas. Karena para mafia ini dilibatkan pemerintah dalam menentukan harga komoditas pangan di pasaran.

“Itu tadi karena banyak kepentingan yang membuat kartel merajalela dan bertengger di lembaga negara kita. Memang masih setengah-setengah diberantas, karena ada yang memainkan ini. Itu sudah cukup lama menggurita,” katanya.

Dicontohkan Firdaus, keberadaan kartel pangan itu muncul saat sejumlah daerah mengalami surplus lahan pertanian, baik itu beras, bawang, cabai, gula serta garam.

Namun, kebijakan pemerintah untuk mengimpor bahan pangan dari negara lain ikut dilakukan.

“Nah di sini mafia pangan bermain, karana mereka diikutkan untuk menentukan kebijakan. Yang ironisnya impor pun harus dilakukan, lantaran dana kartel diduga sudah diterima banyak pejabat negara ini,” tandasnya.

Menurut Firdaus, kartel-kartel tersebut diduga merupakan pengusaha besar yang memiliki kerja sama dengan kartel pangan di luar negeri.

Modus yang akan dipergunakan kartel itu, yakni pemerintah harus menjalin kerja sama bisnis dengan negara tersebut.

“Yang akan diterima mereka adalah keuntungan yang sangat besar. Makanya, penentuan harga sampai penimbunan pangan terjadi,” tandasnya.

Karena telah menggurita cukup lama, sambung Firdaus, dibutuhkan keberanian dari pemerintah memberantas mafia pangan. Sebab dengan langkah itu akan membawa keberuntungan besar kepada para petani. Dan juga dapat menekan inflasi harga akibat kelangkaan barang lantaran ditimbun.

“Petani dan pedagang akan sejahtera, kan selama ini mereka menderita akibat keran impor yang dibuka pemerintah. Harus punya keberanian karena yang ditawarkan kartel ini adalah keuntungan besar,” imbuhnya.

Di lain pihak, Pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menuturkan, untuk memberantas mafia pangan itu dibutuhkan kerja sama yang baik antara dua kementerian, yakni Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan Kementerian Pertanian (Kementan).

Sebab, di dua lembaga inilah para kartel itu kerap bermain untuk berusaha membuka keran impor pangan.

“Ini yang harus ditangani presiden. Karena dua lembaga ini yang selalu selisih paham soal impor pangan. Jika menteri yang ditunjuk punya keberanian dan ketegasan, maka kartel pun tak bisa bermain,” tuturnya.

Ditambahkan Khudori, elite-elite partai dan wakil rakyat di pusat diminta untuk tak mendukung impor pangan jika terjadi kelangkaan barang.

Pasalnya, stok pangan yang dimiliki pemerintah dapat dikekuarkan. Artinya kenaikan harga pangan dapat ditekan tanpa harus mendatangkan pangan dari luar negeri.

Sementara Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin mengatakan, tampaknya pemerintahan ke depan mulai sadar dan Presiden Jokowi akan bersikap tegas soal masalah  impor.

Pihaknya menyambut baik langkah Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (LBP) yang meminta Presiden Jokowi menghentikan impor garam.

Garam impor membuat garam lokal turun di tingkat petani tambak.

“Kita setuju dengan Menko Kemaritiman yang sudah sadar untuk stop impor,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (26/7/2019).

Akmal mengaku ada kejanggalan yang terjadi di balik impor garam tersebut. Menteri Kelautan dan Perikanan (Men KP) Susi Pujiastuti pernah mengatakan garam impor tidak sesuai dengan data yang dilaporkan.

“Kalau data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kebutuhan kita hanya 1,3 juta ton. Tapi yang diimpor dua juta ton lebih. Jadi sebenarnya Susi juga protes,” tandasnya.

Wakil Ketua Bidang Pekerja, Petani dan Nelayan (BPPN) DPP PKS Riyono menunggu realisasi pemerintah terkait pernyataan Luhut tersebut.

Saat ini tata niaga garam di Indonesia mengalami kondisi terburuk sejak 1986.

”Kita tunggu konsistensi LBP soal stop impor garam, kapan akan direalisasikan?” katanya dalam siaran persnya.

Dia meminta pemerintah lebih fokus memikirkan keluhan petani garam.

Produksi garam nasional saat ini hanya dua juta ton pertahun, sedangkan kebutuhan garam konsumsi dan industri tiga juta ton, sehingga defisit kebutuhan garam hingga satu juta ton pertahun.

Anggota Komisi IV DPR RI KRT Darori Wonodipuro menyatakan, masalah impor beras, gula hingga garam yang terjadi selama ini tak lepas dari kebijakan presiden.

”Karenanya, pemerintahan ke depan harus berani menghentikan kegiatan impor bila memang kondisi dalam negeri telah surplus,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Tak Main-Main

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*