Pemerintah Pertimbangkan Naikkan HPP Gabah

gabah beras bulog

Pemerintah mempertimbangkan menaikkan harga pembelian pemerintah untuk pengadaan cadangan beras pemerintah atau CBP. Ini karena kenaikan biaya produksi. Namun, untuk merealisasikannya tidak mudah karena kenaikan akan berimplikasi pada inflasi.

Regulasi yang mengatur CBP, yaitu Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras, perlu direvisi untuk menaikkan harga.

Dalam inpres tersebut, harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp 3.700 per kilogram (kg).

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Perekonomian Musdhalifah Machmud beberapa waktu lalu menyatakan, pemerintah tengah membahas revisi HPP di tingkat rapat koordinasi teknis bersama Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.

”Mengingat kenaikan biaya produksi (di tingkat petani), HPP idealnya naik. HPP GKP sebesar Rp 3.700 per kg tidak mungkin diberlakukan terus-menerus,” ujarnya.

Adapun mempertahankan HPP dengan mekanisme fleksibilitas, menurut Musdhalifah, juga tidak mungkin dilanjutkan secara terus-menerus. Misalnya, untuk panen raya pada semester-I 2019, fleksibilitas yang ditetapkan 10 persen dari HPP menjadi Rp 4.070 per kg untuk gabah di tingkat petani.

Padahal, BPS mencatat, rata-rata harga GKP di tingkat petani pada April 2019 sebesar Rp 4.357 per kg. Sementara Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) meriset, ongkos produksi GKP di tingkat petani Rp 4.523 per kg.

Meski demikian, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi berpendapat, penyerapan dengan mekanisme fleksibilitas masih bisa diterapkan. Pasalnya, kenaikan HPP dapat memicu laju inflasi beras di tingkat konsumen.

Sementara itu, menurut peneliti Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Latif Adam, pemerintah mesti memiliki kajian ilmiah atas andil kenaikan HPP gabah di tingkat petani terhadap harga di tingkat konsumen.

Apabila andil kenaikan HPP lebih kecil dari andil ongkos distribusi, pemerintah tak perlu ragu meningkatkan HPP.

Berdasarkan survei pola distribusi 2018, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, margin perdagangan dan pengangkutan komoditas beras secara nasional sebesar 28,58 persen.

Angka margin ini menggambarkan selisih antara penjualan di tingkat produsen (penggilingan) dan di tingkat pembelian (konsumen akhir) beserta dengan komponen biaya pengangkutan.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*