Pemerintah Pertimbangkan Naikkan HPP Gabah

gabah beras bulog

Menurut Komisioner Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih, kebijakan harga pada Inpres 5 Tahun 2015 membuat pemerintah mengalami dilema antara melindungi harga di tingkat petani sebagai produsen agar tidak tertekan dan melindungi harga di tingkat konsumen.

”Dilema ini merupakan tanda kebijakan (harga) pemerintah tersebut bukan solusi berkelanjutan dalam melindungi harga perberasan di tingkat produsen ataupun konsumen. Efisiensi dalam rantai pasok lebih berkelanjutan sebagai solusi,” katanya saat dihubungi, Minggu (19/5/2019).

Alamsyah berpendapat, pemerintah perlu mentransformasi kualitas perberasan di tiap mata rantai pasok. Contohnya, teknologi pascapanen dan pengembangan organisasi di tingkat petani.

Teknologi pascapanen yang berwujud mesin pengering di tingkat petani dapat meningkatkan kualitas GKP yang dihasilkan. Adapun pengembangan organisasi petani dapat mendongkrak kolektivitas gabah. Menurut Alamsyah, kedua langkah ini dapat menaikkan daya tawar petani sehingga pembentukan harga yang sesuai dengan biaya produksi dapat berkelanjutan.

Akibat kebijakan yang tak relevan dengan pembentukan harga di tingkat petani, realisasi penyerapan dalam negeri untuk CBP lebih rendah dibandingkan tahun lalu.

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian mencatat, realisasi serapan dalam negeri hingga 16 Mei 2019 mencapai 468.317 ton setara beras. Padahal, sepanjang Januari-Mei 2018, realisasinya sebesar 871.200 ton.

Menyelamatkan penyaluran

Inpres 5 Tahun 2015 turut menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan CBP sebagai beras bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Akan tetapi, pemerintah kini mencanangkan program bantuan pangan nontunai (BPNT) yang memberikan keleluasaan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) untuk membeli beras yang dijual di E-warong atau agen penjual yang mendukung BPNT. Imbasnya, kanal penyaluran Bulog menyempit.

Oleh karena itu, pemerintah juga tengah mengkaji kelayakan Bulog sebagai pemasok utama beras di E-warong dalam program BPNT. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi ZA Dulung dan Deputi Bidang Industri Agro dan Farmasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara Wahyu Kuncoro secara terpisah mengatakan, pihaknya masih membahas hal tersebut.

Meski demikian, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengharapkan, aturan setingkat instruksi presiden, peraturan presiden, atau keputusan presiden terkait penetapan Bulog sebagai pemasok utama beras untuk BPNT diterbitkan tahun ini.

”Kami memiliki stok beras yang banyak, tetapi tidak ada penyalurannya (di hilir). Jika dibiarkan, lama-lama beras ini akan rusak,” ujarnya.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*