Pengamat: Badan Pangan Nasional Bakal Jadi Bapaknya BULOG

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membentuk Badan Pangan Nasional. Tugas dari institusi ini adalah melingkupi pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan hingga harga pangan.

Pengamat Ekonomi Pertanian, Bustanul Arifin menyambut baik langkah dari pemerintah ini. “Badan ini adalah amanat UU 18/2012, khususnya Pasal 126-129. Jadi, kita syukuri dulu tentang kehadiran BPN melalui Perpres 66/2021 ini,” katanya saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (25/8/2021).

Terkait tugas dan fungsi dari BPN ini, Arifin mengatakan tak akan berbenturan dengan tugas dari Badan Urusan Logistik (Bulog) yang juga bergerak dalam pengurusan stok pasokan terkait pangan.

Ia mengatakan, fungsi BPN bukan lah mirip Bulog, justru badan tersebut akan memberi nafas baru pada Bulog. Bahkan, ia bilan kalau BPN dan Bulog adalah dua lembaga yang berbeda.

Baca Juga :  Ekonom Sarankan Subsidi Silang Demi Cuan Holding BUMN Pangan

“Bulog adalah BUMN yang berbentuk forum. BPN ini adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang akan menjadi Bapaknya Bulog,” katanya.

Sebagaimana tercantum pada Pasal 29 PP 66/2021, mengebutkan, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara menguasakan kepada Kepala Badan Pangan Nasional untuk memutuskan penugasan Perusahaan Umum Bulog dalam rangka pelaksanaan kebijakan pangan nasional.

Lebih lanjut Arifin mengatakan selama satu tahun ini masih sebagai masa transisi dari BPN. Dengan demikian, tidak perlu berharap terlalu banyak terhadap BPN.

Baca Juga :  Badan Pangan Nasional dan Kebijakan Perberasan

Misalnya, kata dia, sebagian besar Sumber Daya Manusia (SDM) dari Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian akan ditransfer ke BPN.

“Memang semua nanti akan tergantung pada karakter Kepala BPN yang akan ditunjuk Presiden,” katanya.

Terkait harapan efektifnya kinerja BPN kedepannya, Arifin menyebut tak bisa berharap banyak dan sulit untuk diprediksi.

“Agak sulit dinilai sekarang. Kalau dari aturan normatifnya (seperti tertuang dalam PP 66/2021) beberapa kewenangan dari Kementerian justeru didelegasikan kepada BPN,” katanya.

“Kita harus pantau dengan saksama bagaimana mendelegasian kewenangan itu nanti berjalan baik di lapangan,” tambahnya.

Leave a Comment