Penundaan BPNT, Langkah Tepat Presiden

Presiden Jokowi mengambil langkah tepat untuk menunda pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Presiden mendapatkan masukan banyak pihak, bahwa program BPNT yang diuji cobakan menghadapi berbagai kendala.

Beliau tidak ingin program BPNT pada tahun 2018 terlalu dipaksakan.

Keputusan tersebut seakan mengejutkan publik karena ditengah gencar-gencarnya Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyiapkan program BPNT.

Usai membuka acara persiapan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2017, Presiden Jokowi langsung memimpin rapat terbatas (ratas) bersama beberapa menteri kabinet kerja.

Ratas tersebut mengenai evaluasi pelaksanaan program beras sejahtera (rastra) dan program bantuan pangan non tunai, Istana Bogor selasa (5/12/2017) (m.kontan.co.id).

Sejak 2017, Presiden Jokowi mengatakan bahwa penyaluran rastra telah diubah skemanya dari yang langsung menjadi non tunai, melalui kartu yang telah diujicobakan di 44 kota dan melibatkan 1,2 juta penerima manfaat.

Dari uji coba tersebut, Presiden meminta untuk tidak ditambah dahulu melainkan dicek dan dievaluasi dengan betul.

Beliau juga mengingatkan bahwa di bulan Maret 2018 akan ada Susenas yang jadi perhitungan angka kemiskinan, BPS juga akan bertanya apakah dalam 4 bulan terakhir menerima rastra.

“jangan sampai saya minta ada keterlambatan, saya minta BULOG mengikuti, Mentan, BUMN, Menko PMK bisa ikuti supaya beras ini sampai ke penerima manfaat tanpa terlambat satu hari pun”.

Pernyataan Presiden yang terungkap memang benar dan sesuai fakta kondisi terakhir di lapangan.

Realitanya memang uji coba BPNT pada tahun 2017 yang telah diujicobakan di 44 kabupaten/kota memang mengalami berbagai kendala dan hambatan.

Hal ini berdasarkan hasil rapat koordinasi (rakor) yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI, Andi Z.A. Dulung di Hotel Sheraton Bandar Lampung Jum’at 4 Agustus 2017. (Detik Lampung).

Keterlambatan BPNT terlihat dari jumlah serapan yang baru 18 persen. Kendalanya antara lain; lambatnya distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) penerima BPNT, bantuan Rp 110.000 ke KKS terlambat, lambatnya pendirian e-waroeng, distribusi barang dari Bulog sering mengalami keterlambatan, mesin EDC dari BRI sering mengalami error hingga terdapat beberapa nama yang dobel dan beberapa nama yang salah.

Kesulitan lain dalam penerapan BPNT di lapangan adalah penyalahgunaan kartu. Sangat sulit memastikan bahwa masyarakat pemegang kartu tidak membeli barang-barang kebutuhan lain.

Jika BULOG yang menyediakan seperti tahun ini yaitu komoditas beras 10 Kg dan gula 2 Kg, maka pengawasan penggunaan kartu bisa dilakukan.

Namun, tahun 2018 penyedia kebutuhan pokok untuk BPNT ini tidak lagi pemerintah yang dalam hal ini BULOG, tetapi siapa saja bisa (free market).

Sehingga, penyalahgunaan kartu seperti yang dikhawatirkan oleh banyak pihak bisa saja terjadi.

Sebenarnya pernyataan ketakutan Presiden Jokowi akibat keterlambatan rastra yang berdampak kepada indikasi ekonomi, sudah diutarakan sejak sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka bulan Juni 2017.

Sehingga tidak perlu menjadi barang aneh. Waktu itu keterlambatan rastra disebabkan oleh kesengajaan Mentan menahan penyaluran rastra selama 4 bulan sejak Januari 2017.

Mentan beralasan penahanan penyaluran beras rastra untuk menyelamatkan petani. Selain itu, pertimbangan lainnya adalah menghemat biaya operasional seanyak 3,9 triliun.

Beliau mengatakan “keterlambatan pembagian rastra akan berdampak pada hasil indikasi ekonomi yang telah disurvey oleh BPS. Kejadian ini beliau harapkan tidak terjadi lagi. Mestinya kalau ada hal yang penting seperti ini Presiden diberitahu, sehingga dampak yang ada dari keterlambatan ini benar-benar tidak dirasakan langsung oleh masyarakat.

DAMPAK PERALIHAN RASTRA MENJADI BPNT

Rastra harus dipandang Pemerintah sebagai instrumen kebijakan ekonomi bukan dipandang sebagai kebijakan sosial.

Dihulu, raskin bisa dipandang sebagai indirect income transfer karena membeli hasil produksi petani yang rentan terhadap fluktuasi harga saat panen raya.

Dihilir, raskin adalah transfer energi untuk meningkatkan kualitas nutrisi, kesehatan, pendidikan dan produktivitas Sumber Daya Pemerintah (SDM).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*