Penyerapan Beras BULOG Terganjal HPP

beras Bulog

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania menyata­kan aktivitas penyerapan beras yang dilakukan oleh Bulog masih terhambat oleh Harga Pem­belian Pemerintah (HPP) yang dinilai perlu diperbaharui.

HPP gabah dan beras saat ini masih mengacu pada Instruksi Presi­den (Inpres) No 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

“Penyerapan beras Bulog masih terhambat Harga Po­kok Penjualan (HPP). Dasar hukum implementasi HPP di­atur dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 5 Tahun 2015 yang artinya implementasi HPP su­dah berjalan sekitar empat tahun,” kata Galuh Octania dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (29/8).

Me­nurut inpres tersebut, harga pembelian petani untuk gabah kering panen (GKP) dipatok 3.700 rupiah kilogram, gabah kering giling (GKG) 4.600 ru­piah per kilogram, dan beras 7.300 Rupiah per kilogram.

Galuh menilai, pemerintah perlu mengevaluasi besaran HPP dan melihat realitasnya apakah besaran masih sesuai dengan keadaan saat ini atau tidak, serta jalur pendistri­busian beras yang dipersem­pit harus dimaksimalkan oleh Bulog untuk menyediakan beras yang berkualitas baik.

Baca juga : Masyarakat Kian Sejahtera, Permintaan Beras Berubah

Selain itu, menurut Galuh, pemaksimalan pendistribusian beras Bulog juga dapat dioptimalkan oleh skema operasi pa­sar Bulog.

Kehadiran Bulog ma­sih sangat diperlukan untuk da­pat membantu pemerintah memasok beras bagi konsu­men.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*