Perhepi Anggap Pemerintah Belum Antisipasi Implikasi BPNT

Beras kita bpnt

Pemerintah sudah mengambil ancang-ancang mengubah kebijakan pemberian beras masyarakat sejahtera (Rastra) yang dulu bernama beras untuk masyarakat miskin (Raskin) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Namun keputusan perubahan kebijakan tersebut terkesan terburu-buru. Bahkan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) menilai pemerintah tidak memikirkan antisipasi terhadap perubahan kebijakan tersebut.

Ketua Umum Perhepi, Bayu Krisnamurthi mengatakan, keputusan untuk mengganti program Rastra dengan BPNT menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah strategis dengan memisahkan program perlindungan sosial dengan stabilisasi pangan, perlindungan petani dan kebijakan pangan secara keseluruhan.

“Dengan BPNT pemerintah membuat program perlindungan sosial dalam satu kebijakan. Namun program stabilisisasi pangan dan perlindungan petani belum dipikirkan lebih lanjut,” ujarnya saat Focus Group Discussion Antisipasi Penerapan Kebijakan Rastra Sistem Tunai di Jakarta, Senin (29/5).

Bayu menilai, pemerintah tidak mengantisipasi terhadap implikasi perubahan kebijakan tersebut. Pertama, soal keuangan negara. Dalam program Rastra yang selama ini kelola Perum BULOG menggunakan dana komersial, lalu dilakukan verifikasi, setelah itu pemerintah baru membayar. Artinya, pemerintah tidak harus menyediakan anggaran di muka untuk program Rastra. Berbeda dengan program BPNT, pemerintah harus menyiapkan APBN yang nilainya mencapai Rp 21 triliun.

Kedua lanjut dia, sampai akhir tahun stok beras BULOG diperkirakan akan mencapai 1-1,2 juta ton. “Jika BULOG tidak lagi memiliki penyaluran, maka volume beras yang nilainya mencapai Rp 9 triliun tersebut mau diapakan?” katanya.

Ketiga, saat musim kemarau/paceklik dan harga akan naik, antisipasi pemerintah seperti apa. Padahal jika tidak ada Rastra, maka masyarakat berpendapatan rendah akan membeli beras ke pasar sehingga akan meningkatkan permintaan dan mendorong harga beras naik.

Keempat, antisipasi terhadap perlindungan petani. Dengan upaya pemerintah meningkatan produksi beras, pemerintah harus melindungi petani agar harga gabah tidak jatuh saat produksi berlebih. Dengan adanya tugas BULOG melakukan pengadaan gabah/beras petani, upaya menjaga stabilisasi harga di tingkat petani akan terjaga.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*