Perlu Otoritas Penuh Untuk Wujudkan Kedaulatan Pangan

bansos rastra

PERUM BULOG terus konsisten selama 52 tahun menjadi pelaksana tugas publik pemerintah untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga pangan pokok.

BULOG juga terus komitmen melaksanakan penugasan dari pemerintah untuk menyerap beras petani dan menyalurkan kepada masyarakat berpendapatan rendah yang menerima manfaat melalui program beras sejahtera (Rastra).

Hal tersebut sesuai dengan cita-cita Presiden Joko Widodo agar bangsa Indonesia dapat mewujudkan kedaulatan pangan di negeri sendiri.

“Melalui visi Nawa Cita, Presiden ingin menyampaikan Indonesia harus melaksanakan reformasi agraria guna mewujudkan Indonesia mandiri dan berdaulat, kepentingan petani miskin dan kedaulatan pangan nasional,” ungkap Direktur Utama Perum BULOG Budi Waseso dalam perbincangannya dengan Media Indonesia, di kantornya, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Budi Waseso mengatakan citacita Presiden itu sebenarnya sesuai dengan awal berdirinya BULOG. Awalnya BULOG merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden guna melaksanakan tugas pemerintah dalam bidang manajemen logistik sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Saat BULOG berada di tangan Presiden, BULOG diberi kekuatan mengadakan stok beras dengan menggunakan dana APBN tanpa bunga.

Pada 2003, LPND BULOG berubah status menjadi Perusahaan Umum (Perum) BULOG berdasarkan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG dan Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2003 tentang Perubahan atas PP No 7 Tahun 2003 pasal 70 dan 71.

Sekarang ini BULOG berada di bawah kendali beberapa kementerian antara lain, Kementerian BUMN, Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian. Dengan begitu, BULOG bekerja berdasarkan hasil rapat koordinasi terbatas (rakortas).

“Semenjak BULOG menjadi Perum di bawah Kementerian BUMN, kami tidak otomatis melaksanakan pendistribusian serta komersial juga terbatas. Kini jika ada penyaluran beras berupa operasi pasar seperti program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) harus didasarkan dari hasil keputusan rakortas tersebut. Jadi, bentuknya penugasan,” ujar Budi Waseso.

Lantaran sifatnya penugasan, beras yang disalurkan BULOG menggunakan cadangan beras pemerintah (CBP) serta secara faktual untuk pengadaan beras dibiayai oleh BULOG melalui dana pinjaman.

Menurut Budi Waseso, guna mengembalikan sejauh mana kebutuhan negara untuk ketahanan pangan, akan lebih kuat BULOG berada di bawah Presiden yang memiliki otoritas penuh.

Hal itu pun terjadi di berbagai belahan dunia, bahwa Badan Logistik ada di bawah presiden atau perdana menteri.

“Dengan begitu, jika ada mandat untuk menetapkan harga tertentu pada beras, kekuatannya berada di BULOG. Mafia kartel pun tidak akan berani bermain,” tutur Budi Waseso.

Namun, untuk mengembalikan ke kondisi semula tersebut, harus mengubah undang-undang dan persetujuan DPR.

“Jadi kembali lagi ini tergantung keinginan masyarakat secara keseluruhannnya. Keinginan para pelaksana pembantu presiden secara keseluruhan. Kalau presiden, ingin ketahanan dan kedaulatan pangan bisa tercapai seperti dulu,” jelas Budi Waseso.

Investasi pangan

Untuk mencapai kedaulatan pangan, Budi Waseso menyampaikan, dirinya sempat membahas usulan kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk berinvestasi dan menyimpan cadangan beras pemerintah di negara lain.

Hal dilakukan untuk memperkuat pasokan beras pemerintah dalam upaya menjaga ketahanan pangan dalam dalam upaya menjaga ketahanan pangan dalam negeri.

Usulan itu meniru skema ketahanan Pangan yang sudah lebih dahulu di dilakukan Tiongkok. “Cara Tiongkok intervensi pangan adalah investasi pertanian di negara lain,” kata Budi Waseso.

Dia menjelaskan model ketahanan pangan memang harus mencontoh negara-negara yang sistem pertaniannya lebih maju. Pasalnya, kesejahteraan petani di Jepang, Selandia Baru, Thailand, Australia, dan Tiongkok lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

“Jadi, investasi pangan di negara lain bakal memudahkan pengelolaan pasokan beras BULOG. Sebab, jika tak dibutuhkan, beras tersebut bisa menjadi tambahan ekspor,” terang Budi Waseso.

Bekerja keras

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*