Petani dalam Ekosistem Beras

petani padi sawah

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2015 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2015, setiap orang di Indonesia mengonsumsi beras sebanyak 85 kilogram per tahun.

Membicarakan tentang beras merujuk pada sebuah ekosistem yang di dalamnya ada petani, pengepul, distribusi, penjual, sampai akhirnya konsumen dengan fungsinya masing-masing. Tulisan ini berfokus pada petani dalam ekosistem beras.

Bisnis beras mulai marak pasca ditandatanganinya¬†Letter of Intent¬†(LoI) antara pemerintah Indonesia dengan Dana Moneter Internasional (IMF) pada 1998 hingga kuartal dua tahun 2016. Pada masa tersebut, bisnis beras berada pada era yang sangat bebas, peran dari Bulog sebagai pemain ‘tunggal’ di pasar besar mengecil.

Setelah kesepakatan dengan IMF ditandatangani 15 Januari 1998, pada tahun yang sama keluar Keputusan Presiden. Sejumlah peran penting Bulog dihapus.

Bulog tidak lagi menjadi “kepanjangan tangan” pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan perdagangan beras di tingkat konsumen akhir. Setelah 1998, pada beras, peran Bulog hanya menjaga harga dasar pembelian pemerintah di tingkat petani.

Sejak LoI dengan IMF disepakati, pergerakan harga beras terus naik, bahkan melampaui kenaikan harga internasional. Berdasarkan data BPS, kenaikan harga beras di pasar dalam negeri sejak Januari 1998 ke akhir Desember 2016 mencapai 700 persen (point to point), sementara di pasar internasional hanya naik 59 persen. Ada disparitas yang sangat besar.

Disparitas harga yang lebar tersebut salah satunya disebabkan oleh rantai distribusi pemasaran yang cenderung panjang. Sehingga menyebabkan kenaikan harga di tingkat konsumen.

Pemerintah tampaknya mencoba merevisi kondisi pasar tersebut dengan mengeluarkan kebijakan harga acuan sejak 2016. Harga acuan dimaksud adalah patokan harga penjualan di tingkat petani dan harga eceran tertinggi di tingkat konsumen melalui Peraturan Menteri Perdagangan. Dengan harapan, pergerakan harga di tingkat konsumen stabil, mengingat beras merupakan komoditas utama.

Baca Juga : Polemik Beras dan Visi Kedaulatan Pangan

Pham Thi Huong Din (2014) mengatakan, kebijakan harga acuan diaplikasikan oleh pemerintah jika ditemukan harga pasar yang tidak wajar di tingkat pembeli ataupun di tingkat penjual. Dalam konteks perberasan maka kebijakan harga acuan juga harus menjamin kelangsungan pelaku industri perberasan dari mulai hulu sampai hilir, dari petani, pedagang sampai konsumen.

Namun, yang tak kalah pentingnya dalam ekosistem beras ini adalah memberikan perlindungan yang selayaknya kepada para petani. Data BPS menyebutkan, per Februari 2017, sektor pertanian merupakan sumber utama pendapatan bagi sekitar 40 juta orang Indonesia.

Selain itu, wilayah perdesaan yang sebagian besar penduduknya bertani masih merupakan kantong kemiskinan di Indonesia. Untuk itulah, penting bagi pemerintah untuk mengatasi masalah perberasan ini, karena dapat berimplikasi pada pengentasan kemiskinan.

Terkait dengan ekosistem beras, ada anomali pada harga. Di saat harga di tingkat petani turun, secara musiman terjadi pada Maret saat panen raya, namun di tingkat eceran justru terus mengalami kenaikan.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*