Sudah Bansos Nontunai, Pemerintah Malah Kaji Bantuan Rastra Demi Tugas Bulog

Beras-bulog

Pemerintah berencana mengembalikan skema penyaluran beras Bulog ke bantuan sosial beras sejahtera.

Namun, rencana itu menimbulkan dilema antara mengembalikan tugas Bulog dan beban terhadap anggaran pemerintah.

Rencana itu diutarakan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Jumat (10/5/2019). JK menjelaskan, tujuan itu dilakukan agar Bulog kembali memiliki kanal penyaluran di tengah tingginya stok cadangan beras pemerintah hingga tembus 2,1 juta ton.

Selain rencana itu, pemerintah memiliki beberapa rencana lainnya seperti, pengembalian program tunjangan pangan bagi Aparatul Sipil Negara (ASN) ke dalam bentuk beras dan natura.

Lalu, Bulog pun meminta agar dijadikan pemasok tunggal untuk outlet penukaran BPNT di eWarong.

Ketua Dewan Penasihan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia Bayu Krisnamurthi mengatakan, jika kembali ke skema bantuan sosial beras sejahtera (bansos rastra) memang bakal menyelesaikan masalah penyaluran beras Bulog pascapenerapan bantuan pangan nontunai (BPNT) 100% sejak Mei 2019.

Baca juga : Keterlibatan BULOG dalam BPNT Ciptakan Integrasi Hulu-Hilir

Namun, keputusan itu bakal berdampak negatif terhadap anggaran bantuan sosial pemerintah.

“Kalau penyaluran beras dikembalikan ke model lama, pemerintah harus menghitung berapa besar anggaran subsidi penyaluran beras subsidi tersebut,” ujarnya.

Apalagi, jika skema BPNT tetap jalan bersamaan dengan bantuan sosial skema rastra. Anggaran bantuan sosial pemerintah bisa membengkak.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*