Target Pengadaan Beras Dalam Negeri Lebih Rendah di 2019

beras bulog

Pengadaan cadangan beras pemerintah dari dalam negeri pada 2019 mempertimbangkan realisasi 2018 yang di bawah target.

Oleh sebab itu, target penyerapan beras dari dalam negeri pada 2019 lebih rendah dari 2018.

Perum Bulog menargetkan pengadaan cadangan beras pemerintah dari dalam negeri sebanyak 1,8 juta ton pada 2019.

“Kami mempertimbangkan realisasi tahun ini dan batas minimum cadangan beras pemerintah di gudang sebanyak 1,5 juta ton,” kata Kepala Divisi Pengadaan Perum Bulog Taufan Akib yang ditemui setelah diskusi Kementerian Pertanian di Jakarta, Jumat (28/12/2018).

Adapun target pengadaan cadangan beras pemerintah dari dalam negeri pada 2018 sebanyak 2,7 juta ton.

Taufan menambahkan, realisasi pengadaan beras dari dalam negeri sejak awal tahun hingga saat ini sebanyak 1,48 juta ton.

Sampai dengan akhir tahun, penyerapan dari dalam negeri diperkirakan 1,5 juta ton.

Baca juga : Meleset dari Target, Serapan Beras Bulog dari Petani Cuma 1,5 Juta Ton

Perum Bulog, tambah Taufan, secara keseluruhan telah mengadakan cadangan beras pemerintah sebanyak 3,28 juta ton sepanjang 2018.

Sebanyak 1,78 juta ton di antaranya dari impor beras. Hingga kini, beras itu telah disalurkan untuk bantuan sosial beras sejahtera atau bansos rastra (1,2 juta ton), operasi pasar (528.996 ton), dan bencana alam (6.744 ton).

Berdasarkan data serapan gabah setara beras dari Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, pengadaan beras dari dalam negeri sekitar 1,487 juta ton per Rabu (26/12/2018). Capaian ini sekitar 54,62 persen dari target 2,72 juta ton.

Kepala BKP Kementerian Pertanian Agung Hendriadi menolak berkomentar saat ditanya mengenai target yang tak tercapai itu.

“Yang penting serapan dari dalam negeri sudah menjadi cadangan beras pemerintah Bulog,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat ekonomi pertanian, Khudori, menilai, target Perum Bulog terkait serapan beras dari dalam negeri pada 2019 sebanyak 1,8 juta ton cukup realistis.

Target tersebut seharusnya dapat dicapai karena penyaluran untuk bansos rastra pada 2019 akan berkurang menjadi sekitar 500.000 ton.

Stok pada akhir 2018 yang menjadi stok awal 2019 juga dapat menyokong cadangan beras pemerintah.

Akan tetapi, Khudori menyoroti realisasi pengadaan beras yang tidak sesuai target. Menurutnya, ketidakberhasilan itu mencerminkan kesulitan Perum Bulog menyerap gabah kering panen (GKP) sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015.

Inpres itu mengatur harga pembelian pemerintah (HPP) untuk GKP sebesar Rp 3.700 per kilogram (kg).

Sementara, Badan Pusat Statistik mencatat, saat ini harga GKP di tingkat petani berkisar Rp 5.000 per kg.

“Kebijakan perberasan perlu dievaluasi dan dibenahi,” kata Khudori. (JUD)

Daging 

Selain beras, Agung juga memaparkan pembahasan pemerintah terkait usulan impor daging sapi-kerbau.

Dari perkiraan kebutuhan 2019 sebanyak 686.270 ton, produksi dalam negeri dapat memenuhi sekitar 429.412 ton.

Angka pemenuhan kebutuhan dari dalam negeri itu tidak jauh berbeda dengan produksi pada 2018, yakni sekitar 429.000 ton.

“Produksi nasional masih menunggu sapi yang lahir dari upaya khusus sapi betina wajib bunting siap untuk dipotong,” ucap Agung.

Oleh sebab itu, BKP Kementerian Pertanian mengusulkan untuk mengimpor  600.000 ekor sapi bakalan atau setara 119.976 ton serta 88.000 ton daging sapi beku untuk industri.

Adapun sebelumnya, rapat koordinasi pangan di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah memutuskan impor 100.000 ton daging kerbau beku dari India.

Sumber : Kompas

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*