Target Penyaluran Beras Bulog via BPNT Sulit Tercapai, Apa Akibatnya?

bulog bpnt

Target penyaluran beras untuk bantuan pangan nontunai (BPNT) tahun ini oleh Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Persero) diyakini tidak akan tercapai.

Direktur Operasional Bulog Tri Wahyudi Saleh mengatakan, sejak diberikan keleluasaan oleh Kementerian Sosial sebagai penyalur beras untuk BPNT, korporasi tersebut awalnya menargetkan dapat menyuplai beras sebanyak 700.000 ton sepanjang September—Desember 2019.

Namun, lanjutnya, target tersebut tidak akan tercapai. Pasalnya, Bulog masih menemui banyak kendala di lapangan dalam melakukan penyaluran beras untuk BPNT.

Alhasil, dia memperkirakan, sampai akhir tahun beras yang dapat disalurkan Bulog untuk BPNT hanya akan mencapai 300.000 ton.

“Kami memang sudah difasilitasi oleh Kementerian Sosial untuk mengadakan rapat koordinasi di daerah-daerah mengenai kehadiran kami sebagai penyalur beras untuk BPNT. Namun rupanya masih ada beberapa pihak yang belum mau bekerja sama dengan kami. Ini kendala bagi kami di lapangan,” ujarnya kepada Bisnis.com, Selasa (10/9/2019).

Di sisi lain, dia mengatakan, saat ini masih banyak penyuplai beras untuk e-warong dari swasta yang belum mau bekerja sama dengan Bulog.

Pasalnya, dalam pedoman umum pelaksanaan BPNT yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), tidak disebutkan adanya keharusan melakukan kerja sama dengan Bulog dalam penyediaan beras di e-warong.

Dia khawatir, kondisi itu akan menciptakan kembali ketidakpastian penyaluran beras milik Bulog. Pasalnya, stok cadangan beras pemerintah (CBP) milik Bulog saat ini telah mencapai 2,5 juta ton.

Menurutnya, tanpa adanya kepastian volume penyaluran beras untuk BPNT, penumpukan beras di gudang Bulog akan kembali terjadi.

Alhasil, perusahaan pelat merah tersebut harus menanggung kerugian akibat tidak membengkaknya biaya penyimpanan beras dengan volume besar.

Baca juga : Gegara Kemensos, BULOG Terancam Bangkrut

Untuk itu dia mengaku tengah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan Kemenko PMK untuk melakukan peninjauan ulang dan revisi terhadap pedoman umum pelaksanaan BPNT. Hal itu menurutnya, dapat menjadi kunci bagi Bulog untuk mempermudah pelaksanaan penyaluran beras untuk program BPNT.

“Perlu kita pertanyakan juga, kenapa di rapat koordinasi kami dengan Kemensos dan Kemenko PMK, sudah disepakati kehadiran Bulog sebagai penyalur beras untuk BPNT, tetapi di lapangan tidak dapat diaplikasikan secara penuh,” ujarnya.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*