Terdepak dari Daftar Dana Dukungan Pemerintah, BULOG Dibela DPR

Ilustrasi. (ANTARA FOTO/ASEP FATHULRAHMAN)

Dewan Perwakilan Rakyat menganggap tidak tepatnya langkah pemerintah saat menghapus Badan Urusan Logistik (Bulog) dari daftar 12 Badan Usaha Milik Negara yang menerima dana dukungan dalam menghadapi dampak virus corona atau covid-19.

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno mengatakan, itu karena Bulog merupakan BUMN strategis yang harus memastikan ketahanan pangan rakyat selama pandemi maupun di luar masa itu. Karenanya, mereka dianggap berhak mendapat modal kerja dan menerima pembayaran kompensasi dari pemerintah.

“Pemberian modal kerja senilai Rp13 triliun dan pembayaran kompensasi sebesar Rp560 juta sudah tepat. Hal ini mengingat kewajiban Bulog yang strategis dalam rangka penguatan ketahanan pangan, khususnya menjaga pasokan kebutuhan pokok masyarakat,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 6 Juni 2020.

Selain itu, Eddy juga meminta anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) maupun Modal Kerja yang disiapkan pemerintah tidak diberikan secara mudah kepada BUMN yang memang sudah bermasalah sejak sebelum adanya covid-19.

Seperti diketahui, dia melanjutkan, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp25,3 triliun dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) ditambah Rp32,6 triliun dalam bentuk modal kerja kepada sejumlah BUMN, seperti PT PLN, Garuda Indonesia, Hutama Karya, Krakatau Steel, PTPN dan lainnya yang berjumlah 11 BUMN di luar Bulog.

“Ada beberapa BUMN yang justru terselamatkan karena pandemi ini alias¬†saved by the bell. Kondisi ekonomi akibat covid-19 seakan memberikan justifikasi bagi BUMN bermasalah ini untuk mendapatkan dana talangan pemerintah,” tegas dia.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*