Yang Perlu Dilakukan Bulog agar Tak Bangkrut oleh Program BPNT

stok beras bulog

Peran Perum Bulog dalam menyediakan beras mulai terkikis akibat kebijakan pemerintah yang menerapkan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pun melihat perusahaan pelat merah itu bisa bangkrut imbas program andalan Kementerian Sosial itu.

“Ombudsman khawatir dengan peran Perum Bulog. Kenapa? Sejak ada BPNT, bisa-bisa kalau tidak ada perubahan kebijakan Perum Bulog akan bangkrut dan suatu saat bisa ditiadakan peran mereka,” ucap Anggota ORI, Alamsyah Saragih, di Gedung Ombudsman, Kamis (27/6/2019).

Alamsyah menilai kehadiran BPNT ini menyebabkan stok beras Bulog menumpuk dan berpotensi rusak akibat tidak terserap pasar atau dibeli oleh masyarakat sehingga perusahaan itu dapat bangkrut.

Padahal, kata dia, jika Bulog bubar, maka pemerintah bisa kehilangan entitas yang selama ini mampu menjalankan peran stabilisasi pangan.

Karena itu, Alamsyah meminta pemerintah memikirkan kembali peran Bulog. Ombudsman, kata dia, juga akan turun tangan mengevaluasi peran perusahaan pelat merah ini.

“Peran Bulog harus dipikirkan perannya apa. Makanya itu akan kami evaluasi. Kalau tidak sekali waktu kita perlu Bulog, akhirnya dia tidak dalam kondisi memadai, kan, bahaya,” ucap Alamsyah.

Direktur Utama Bulog, Budi Waseso pun sudah mengupayakan agar perusahaan yang dipimpinnya itu bisa menjadi pemasok beras bagi BPNT.

Sebab, program itu milik pemerintah, ia beranggapn seharusnya pemerintah dapat mengarahkan agar Bulog dilibatkan.

“BPNT ini kan program pemerintah termasuk di dalamnya beras. Seharusnya karena ini program pemerintah jadi yang ngatur pemerintah. Dalam hal ini juga melibatkan Bulog,” kata pria yang akrab disapa Buwas ini, Jumat (20/6/2019) seperti dikutip Antara.

Hal senada diungkapkan Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri Perum Bulog, Imam Subowo. Ia mengatakan bila seandainya Bulog tidak terlibat, maka praktis mereka akan kesulitan menyalurkan berasnya dan merugi.

Sebab, kata Imam, Bulog memiliki kewajiban menyerap beras petani, tetapi di saat yang sama ruang penyaluran mereka semakin terbatas.

Kendati demikian, Imam juga mempersiapkan rencana agar Bulog dapat bergerak ke arah komersial. Beras-beras Bulog, kata dia, akan diorientasikan agar memenuhi permintaan konsumen.

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rusli Abdullah menilai Bulog tentu akan menanggung rugi lantaran penjualan berasnya akan terhambat.

Apalagi, melalui BPNT, masyarakat tidak langsung menerima beras, tetapi uang untuk membeli sendiri kebutuhan pangannya.

Kalau pun mereka membeli, belum tentu akan memilih beras Bulog. Namun, Rusli tidak yakin kalau kondisi itu akan membuat Bulog bangkrut.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*