NASIONAL

Perum Bulog menambah 3 gudang pusat distribusi untuk bisnis e-commerce (dagang-el) iPangananDotcom di 3 lokasi. Gudang tambahan tersebut berlokasi di Bogor, Tangerang, dan Karawang. Perusahaan melaporkan bahwa penambahan dilakukan untuk memudahkan akses dan distribusi sembako kepada masyarakat. Bulog memastikan pesanan konsumen dapat diantarkan dalam kurun 1×24 jam tanpa biaya pengiriman …

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, menilai Badan Pangan Nasional (BPN) yang baru dibentuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum dapat menjadi solusi dari sejumlah permasalahan pangan Indonesia seperti nilai tambah sektor pertanian yang masih kecil hingga impor komoditas pangan masih berlangsung. “BPN …

Besarnya volume stok beras sisa impor 2018 yang dikelola Perum Bulog menjadi sinyal peringatan bagi pemerintah untuk menyiapkan kebijakan stok pangan yang lebih tepat. Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengemukakan, beras impor berusia lebih dari tiga tahun dengan risiko turun mutu dan rusak menjadi pelajaran bahwa …

Wakil Sekretaris Jenderal Perhimpunan Ekonom Pertanian Indonesia (PERHEPI) Lely Pelitasari Soebekty mempertanyakan kewenangan untuk memutuskan kebijakan impor pangan usai Badan Pangan Nasional (BPN) dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Mekanisme impor ini nanti dari siapa? Ketika ada pendelegasian penetapan ekspor dan impor diberikan ke BPN, maka nanti akan seperti apa pada bisnis prosesnya?” ungkap …

Perum Bulog berharap dapat mensuplai kebutuhan beras TNI, Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Bulog menjamin harga beras memiliki kualitas bagus dan harganya lebih murah. Direktur Utama Bulog, Budi Waseso atau Buwas menyebut ada sejumlah pertimbangan bila pihaknya menjadi penyaluran beras TNI, Polri dan ASN. Pertimbangan yang dimaksud berupa kualitas beras dan harganya yang dinilai akan lebih murah. …

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengungkapkan bahwa pemerintah masih memiliki utang sebesar Rp4 triliun kepada Bulog. “Sampai saat ini utang negara kepada Bulog itu hampir Rp4 triliun, namun bunganya komersil” tutur pria yang akrab disapa Buwas dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Senin (30/8). Utang ini terkait penugasan …

Perum Bulog berencana melakukan penyerapan 1,25 juta ton beras pada 2022. Perusahaan memproyeksi tidak ada impor untuk tahun depan. “Terkait rencana 2022 masih tahap awal pembahasan dan masih dinamis,” kata Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Senin (30/8/2021). Proyeksi awal Bulog …

Komisi IV DPR RI mempertanyakan soal adanya impor beras sepanjang 2021, di tengah komitmen pemerintah untuk tak mengimpor beras karena produksi dan stok di dalam negeri yang memadai. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyebutkan bahwa terdapat impor 41.600 ton selama Januari sampai Juli …

Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, menanggapi pembentukan Badan Pangan Nasional atau BPN oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Faisal menilai fungsi BPN tidak sesuai dengan desain awal yang direncanakan oleh pemerintah, bahkan tidak memiliki taring. Semula, kata Faisal, BPN semacam super-body yang akan mengurusi segala persoalan pangan dari hulu sampai …

Pemerintah resmi membentuk Badan Pangan Nasional (BPN) melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021. Perum Bulog berharap penugasan pangan dapat lebih cepat dan memudahkan Bulog dalam bertindak sebagai operator dalam setiap program pemerintah. Sekretaris Perusahaan Bulog, Awaluddin Iqbal, mengatakan, diharapkan proses kerja Bulog dalam melakukan kebijakan pangan juga dapat lebih sederhana. Sebab, perumusan …

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membentuk Badan Pangan Nasional. Tugas dari institusi ini adalah melingkupi pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan hingga harga pangan. Pengamat Ekonomi Pertanian, Bustanul Arifin menyambut baik langkah dari pemerintah ini. “Badan ini adalah amanat UU 18/2012, khususnya Pasal 126-129. Jadi, kita syukuri dulu tentang kehadiran BPN melalui Perpres 66/2021 …

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional yang diteken pada 29 Juli 2021. Badan Pangan Nasional ini akan dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Jokowi. Di dalam Perpres tersebut juga mencantumkan fungsi dari Badan Pangan Nasional, tepatnya di …